Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6 2026–2027 Strategi Berbasis Regulasi untuk Pemprov Se Kabupaten/Kota Jabar

Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6 2026–2027 Strategi Berbasis Regulasi

Pengadaan barang/jasa pemerintah terus mengalami penguatan melalui digitalisasi proses, penyempurnaan regulasi, dan pemanfaatan Katalog Elektronik. Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog Versi 6 Tahun 2026–2027 untuk Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam memahami proses PBJ, E-purchasing, pemanfaatan Katalog Elektronik Versi 6, serta pengelolaan pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Kebutuhan tersebut semakin relevan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten/kota karena pengadaan daerah perlu terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan belanja, pengendalian, dan pelaporan. Pada 2026, LKPP juga meluncurkan Master Produk dan memulai integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI untuk mendukung sinkronisasi proses belanja daerah secara end-to-end.

Apa Itu Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog Versi 6?

Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog Versi 6 Tahun 2026–2027 merupakan program pengembangan kompetensi yang membahas tata kelola PBJ pemerintah sekaligus penerapan Katalog Elektronik Versi 6 dalam proses pengadaan.

Katalog Elektronik Versi 6 merupakan bagian dari transformasi digital pengadaan pemerintah yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 untuk seluruh K/L/PD telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 294 Tahun 2024.

Perkembangan regulasi juga perlu menjadi perhatian peserta. Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan pada 1 September 2026 dan berstatus berlaku, sekaligus mencabut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.

Peraturan tersebut mengatur antara lain pengelolaan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa, Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal, Toko Daring, E-purchasing, metode pembelian langsung, negosiasi harga, mini kompetisi, serta aspek pengawasan dan pelaporan.

Dengan demikian, aparatur pengadaan perlu memahami bukan hanya penggunaan sistem, tetapi juga hubungan antara regulasi, kewenangan, dokumen, proses bisnis, pemilihan metode, spesifikasi, harga, penyedia, dan akuntabilitas belanja.

Tujuan dan Manfaat Training

Program ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan pengadaan secara tertib, efektif, dan sesuai ketentuan.

• Memahami kebijakan dan regulasi terbaru PBJ pemerintah.
• Memahami prinsip dasar dan tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Memperkuat kompetensi PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan pelaku pengadaan lainnya.
• Memahami mekanisme E-purchasing melalui Katalog Elektronik Versi 6.
• Meningkatkan kemampuan menentukan kebutuhan dan spesifikasi barang/jasa secara tepat.
• Memahami proses pemilihan produk dan penyedia dalam Katalog Elektronik.
• Memahami mekanisme pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi sesuai ketentuan yang berlaku.
• Meningkatkan kemampuan melakukan evaluasi kewajaran harga dan kesesuaian spesifikasi.
• Meminimalkan kesalahan administratif dan prosedural dalam proses pengadaan.
• Memperkuat akuntabilitas serta dokumentasi pelaksanaan pengadaan.
• Mendukung sinkronisasi proses pengadaan dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
• Meningkatkan pemahaman terhadap perkembangan integrasi Katalog Elektronik dengan ekosistem digital pemerintah daerah.

Materi yang Dibahas dalam Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Materi disusun secara aplikatif agar peserta dapat memahami hubungan antara kebijakan PBJ, proses bisnis pengadaan, serta penggunaan Katalog Elektronik dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah.

1. Kebijakan dan regulasi terbaru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2026–2027.
2. Prinsip, tujuan, etika, dan tata kelola PBJ pemerintah.
3. Perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Identifikasi kebutuhan dan penetapan spesifikasi teknis.
5. Penyusunan HPS dan referensi harga sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Peran, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab PPK.
7. Peran Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.
8. Kebijakan dan implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
9. Struktur dan pengelolaan Katalog Elektronik Nasional, Sektoral, dan Lokal.
10. Pencarian dan pemilihan produk dalam Katalog Elektronik.
11. Verifikasi kesesuaian spesifikasi, volume, waktu, lokasi, dan layanan.
12. Mekanisme E-purchasing melalui Katalog Elektronik.
13. Pembelian langsung melalui Katalog Elektronik.
14. Negosiasi harga dan aspek yang perlu diperhatikan dalam proses negosiasi.
15. Mini kompetisi dan penerapannya dalam E-purchasing.
16. Penetapan HPS atau referensi harga dalam E-purchasing.
17. Surat/Bukti Pesanan dan dokumen pendukung pengadaan.
18. Jaminan pelaksanaan dan ketentuan kontraktual yang relevan.
19. Pengendalian pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan risiko.
20. Pengawasan, pelaporan, dan dokumentasi proses E-purchasing.
21. Integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI dalam konteks belanja pemerintah daerah.
22. Studi kasus pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
23. Identifikasi permasalahan dan strategi penyelesaian dalam pelaksanaan E-purchasing.
24. Penyusunan checklist kepatuhan dan pengendalian internal PBJ.

Materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kewenangan peserta, jenis belanja, serta karakteristik pengadaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten/kota.Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Siapa yang Perlu Mengikuti Training Ini?

Program Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog Versi 6 relevan bagi aparatur yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pengadaan, perencanaan, keuangan, pengawasan, maupun pengelolaan barang/jasa pemerintah.Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Peserta yang dapat mengikuti program ini antara lain:

• Pimpinan perangkat daerah.
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Pejabat Pengadaan.
• Kelompok Kerja Pemilihan.
• Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
• Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
• Pengguna Anggaran (PA).
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
• Pejabat pelaksana teknis kegiatan yang terkait dengan pengadaan.
• Aparatur pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
• Aparatur Biro Pengadaan Barang/Jasa.
• Aparatur BPKAD atau unit pengelola keuangan daerah.
• Aparatur Inspektorat dan pengawasan internal.
• Pengelola perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.
• Pengelola barang milik daerah yang berkaitan dengan proses pengadaan.
• Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
• Aparatur pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.
• Personel BUMD atau institusi lain yang membutuhkan pemahaman tata kelola pengadaan pemerintah sesuai kewenangannya.

Dari Mana Narasumber dalam Training Ini?

Narasumber PLATINDO Pusat Pelatihan Indonesia dapat berasal dari praktisi senior pengadaan pemerintah, akademisi, konsultan PBJ, profesional yang berpengalaman dalam transformasi digital pengadaan, serta praktisi yang memahami implementasi Katalog Elektronik dan tata kelola pemerintah daerah.

Pembelajaran dapat mengombinasikan pemaparan regulasi, pembahasan proses bisnis, studi kasus, simulasi, diskusi permasalahan, serta latihan analisis dokumen pengadaan. Pendekatan tersebut membantu peserta memahami keterkaitan antara aturan dengan kondisi operasional yang dihadapi dalam pekerjaan.

Pemilihan narasumber juga diarahkan agar pembahasan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memberikan perspektif implementasi yang relevan bagi perangkat daerah dan unit pengadaan.

Penguatan E-Katalog Versi 6 untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pemanfaatan Katalog Elektronik berjalan sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2025 juga secara khusus mengatur percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Versi 6 pada pemerintah daerah.

Dalam perkembangan terbaru, Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 memberikan kerangka baru mengenai penyelenggaraan Katalog Elektronik dan E-purchasing. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa E-purchasing mencakup pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi, dengan metode antara lain pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi.

Hal tersebut membuat peningkatan kompetensi aparatur menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas proses pengadaan. Pemahaman yang baik membantu perangkat daerah menyesuaikan proses kerja dengan perkembangan sistem digital dan ketentuan yang berlaku.

FAQ Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

1. Apa yang dimaksud dengan Katalog Elektronik Versi 6?

Katalog Elektronik Versi 6 merupakan sistem katalog elektronik dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang digunakan untuk mendukung proses pemilihan dan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Implementasinya telah diarahkan untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan terus mengalami penyempurnaan dari sisi regulasi serta sistem.

2. Apakah E-purchasing selalu wajib dilakukan jika barang tersedia dalam Katalog Elektronik?

Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 mengatur bahwa E-purchasing wajib dilakukan apabila barang/jasa tersedia dalam Katalog Elektronik, dengan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan. Karena itu, pejabat yang melaksanakan pengadaan perlu memahami kondisi dan dasar hukum yang berlaku sebelum menentukan metode pengadaan.

3. Mengapa aparatur Pemprov dan Kabupaten/Kota perlu memahami E-Katalog Versi 6?

Pemahaman tersebut penting karena proses belanja pemerintah daerah semakin terhubung dengan ekosistem digital pengadaan dan sistem pemerintahan daerah. Pada 2026, LKPP memulai integrasi Katalog Elektronik dengan SIPD RI untuk mendukung sinkronisasi proses belanja dan sistem keuangan daerah.

Transformasi digital PBJ membutuhkan aparatur yang mampu memahami regulasi sekaligus menerapkannya secara tepat dalam proses kerja. Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog Versi 6 Tahun 2026–2027 untuk Pemprov Jabar dan Kabupaten/Kota menjadi salah satu sarana penguatan kompetensi dalam menghadapi perkembangan sistem, regulasi, dan tata kelola pengadaan pemerintah daerah.

PLATINDO Pusat Pelatihan Indonesia menyediakan program Bimtek, Pelatihan, dan Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta E-Katalog Versi 6 dengan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dan unit kerja. Untuk informasi program dan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, silakan menghubungi PLATINDO melalui 081959544432.

Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6 2026–2027 Strategi Berbasis Regulasi

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Metode : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember 2026

Legalitas Lembaga: Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person : Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6

• Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

Training Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan E-Katalog V6 2026–2027 Strategi Berbasis Regulasi