Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru

Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru

Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan pelaku pengadaan terhadap kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Program ini menjadi sangat penting seiring dengan penguatan kebijakan pemerintah dalam mendorong penggunaan produk nasional, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, serta mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel, transparan, efisien, dan sesuai dengan regulasi terbaru tahun 2026.

Apa Itu Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan produk nasional dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan ini diimplementasikan melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yaitu persentase kandungan komponen dalam negeri pada suatu barang, jasa, maupun gabungan barang dan jasa.

Melalui Bimtek Implementasi PDN TKDN, peserta akan memahami dasar hukum, mekanisme penerapan TKDN, metode perhitungan TKDN, hingga implementasi kebijakan PDN dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, peserta juga mempelajari strategi pemenuhan ketentuan TKDN agar proses pengadaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru

Mengikuti Pelatihan Implementasi PDN TKDN memberikan manfaat yang signifikan bagi instansi pemerintah maupun organisasi yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.

Manfaat yang diperoleh peserta antara lain:

• Memahami kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
• Memahami konsep dan prinsip Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
• Meningkatkan kemampuan menghitung nilai TKDN.
• Memahami regulasi terbaru mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2026.
• Mengoptimalkan penerapan produk dalam negeri pada proses pengadaan.
• Meminimalkan risiko ketidaksesuaian terhadap regulasi.
• Mendukung peningkatan daya saing industri nasional.
• Meningkatkan kompetensi Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan.
• Memahami proses verifikasi dan sertifikasi TKDN.
• Mengoptimalkan penggunaan e-Katalog dan sistem pengadaan elektronik.
• Mendukung tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.
• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pengadaan.

Materi yang Dibahas dalam Pelatihan

Materi Training Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN disusun secara komprehensif berdasarkan perkembangan regulasi dan praktik terbaik di bidang pengadaan pemerintah.

Materi utama meliputi:

1. Kebijakan nasional mengenai Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
2. Regulasi terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun 2026.
3. Konsep dasar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
4. Metode dan mekanisme perhitungan TKDN.
5. Persyaratan sertifikasi TKDN.
6. Implementasi PDN dalam proses pengadaan pemerintah.
7. Pemanfaatan produk dalam negeri pada e-Katalog.
8. Penyusunan spesifikasi teknis yang mendukung PDN.
9. Evaluasi penawaran berbasis TKDN.
10. Verifikasi dokumen TKDN.
11. Strategi pemenuhan nilai TKDN.
12. Monitoring dan evaluasi implementasi PDN.
13. Manajemen risiko dalam penerapan TKDN.
14. Peran PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan.
15. Pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan PDN.
16. Integrasi TKDN dengan pengadaan berkelanjutan.
17. Penyelesaian permasalahan dalam implementasi TKDN.
18. Studi kasus pengadaan berbasis PDN dan TKDN.
19. Simulasi perhitungan TKDN.
20. Penyusunan rencana implementasi di instansi.

Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini

Program ini direkomendasikan bagi seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun pengembangan industri nasional.

Peserta yang sesuai antara lain:

• ASN pemerintah pusat.
• ASN pemerintah daerah.
• Pengguna Anggaran (PA).
• Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Pejabat Pengadaan.
• Pokja Pemilihan.
• Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
• Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
• Auditor internal.
• BUMN.
• BUMD.
• Pelaku usaha penyedia barang dan jasa.
• Industri manufaktur nasional.
• Konsultan pengadaan.
• Akademisi.
• Peneliti.
• Lembaga pendidikan.
• Yayasan.
• Profesional bidang pengadaan dan kepatuhan regulasi.

Dari Mana Narasumber dalam Pelatihan Ini

Narasumber dalam Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru berasal dari kalangan profesional yang memiliki pengalaman dalam kebijakan pengadaan, penerapan TKDN, dan tata kelola pengadaan pemerintah.

Narasumber dapat berasal dari:

• Kementerian yang membidangi perindustrian, pengadaan pemerintah, dan kebijakan produk dalam negeri.
• Lembaga pemerintah yang menangani pengadaan barang dan jasa.
• Praktisi pengadaan pemerintah.
• Akademisi dari perguruan tinggi.
• Auditor pengadaan.
• Konsultan pengadaan barang dan jasa.
• Praktisi industri yang memahami implementasi TKDN.
• Profesional di bidang tata kelola pengadaan dan kepatuhan regulasi.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa tujuan mengikuti Bimtek Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN?

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami kebijakan PDN, melakukan perhitungan TKDN, serta mengimplementasikan ketentuan tersebut pada seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai regulasi terbaru.

2. Siapa yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini?

Pelatihan ini ditujukan bagi ASN, PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, UKPBJ, APIP, auditor, BUMN, BUMD, penyedia barang dan jasa, serta profesional yang terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.

3. Kompetensi apa yang akan diperoleh peserta?

Peserta akan memahami regulasi PDN dan TKDN, metode perhitungan TKDN, penyusunan dokumen pengadaan yang mendukung penggunaan produk dalam negeri, evaluasi penawaran berbasis TKDN, serta strategi implementasi yang sesuai dengan tata kelola pengadaan pemerintah.

PLATINDO Pusat Pelatihan Indonesia menyelenggarakan Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru sebagai program peningkatan kompetensi yang disusun mengikuti perkembangan regulasi dan kebutuhan instansi. Melalui Bimtek Implementasi PDN TKDN, Pelatihan Perhitungan TKDN, dan Training Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis TKDN, peserta dapat memperkuat pemahaman mengenai penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pengadaan pemerintah yang profesional, transparan, dan berdaya saing.

Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema:

Metode :

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan : 

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan : 

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember 2026

Legalitas Lembaga:

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan : 

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya :

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas : 

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran : 

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person :

• Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

Bimtek Pelatihan Implementasi PDN TKDN dan Perhitungan TKDN pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2026 Regulasi Terbaru