Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka meningkatkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Bimtek dan Diklat memainkan peran yang sangat penting. Program-program ini membantu memastikan bahwa para pemangku kepentingan di kedua tingkatan pemerintah memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan, prosedur, dan praktik terkait dengan keuangan publik. Dengan demikian, Bimtek dan Diklat dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

Juga dapat mencakup pengembangan keterampilan manajerial yang dibutuhkan oleh pejabat keuangan di pusat dan daerah untuk mengelola anggaran dengan baik. Dengan memahami persyaratan pelaporan keuangan, Bimtek membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang diajukan oleh daerah, yang pada gilirannya dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menekankan bahwa pembagian kewenangan dan sumber daya antara pusat dan daerah harus seimbang dan proporsional. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola anggaran, namun tetap membutuhkan dukungan pusat dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah berperan penting dalam memastikan aparatur di daerah memahami regulasi perimbangan keuangan ini dengan benar. Hal ini akan menghindari kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, yang bisa berdampak pada kinerja layanan publik dan pembangunan daerah.

Materi Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Jenis dan Kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD)
2. Pelaksanaan Anggaran dan Alokasi TKD
3. Dana Bagi Hasil (DBH)
– DBH Pajak
– DBH Sumber daya alam
4. Dana Alokasi Umum (DAU)
5. Dana Alokasi Khusus (DAK)
6. Dana Otonomi Khusus
7. Dana Keistimewaan
8. Dana Desa
9. Insentif Fiskal
10. TKD untuk daerah persiapan
11. TKD untuk daerah baru
12. Penyaluran TKD

Komponen Utama Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Pemahaman Regulasi dan Kebijakan Keuangan Publik
  Bimtek dan Diklat memberikan pengetahuan mendalam mengenai regulasi keuangan negara dan daerah. Aparatur akan dibekali pemahaman tentang kebijakan fiskal, perimbangan anggaran, dan proses penyusunan APBD dan APBN. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyesuaikan program dan kebijakannya agar selaras dengan target pembangunan nasional.
• Pengelolaan Dana Transfer dan Hibah
  Dana transfer dari pusat ke daerah, termasuk DAU, DAK, dan DBH, membutuhkan pengelolaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Melalui Diklat, peserta akan mempelajari mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana transfer, termasuk bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.
• Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Teknis
  Selain aspek regulasi, Diklat juga fokus pada peningkatan kompetensi manajerial dan teknis. Ini mencakup perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, hingga teknik monitoring dan evaluasi anggaran. Kompetensi ini sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan publik.
• Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD)
  Bimtek juga memberikan pelatihan terkait penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan platform penting dalam proses administrasi dan pelaporan keuangan. Dengan pemahaman yang baik tentang SIPKD, proses pelaporan dan koordinasi antara pusat dan daerah menjadi lebih cepat dan efisien.

Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Metode Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Fasiitas Bimtek

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085242961361
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 085242961361
• website : platindopusatpelatihan.co.id