Info Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital 2026 Strategi Modern Mendukung Reformasi Agraria Nasional

Info Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital 2026 Strategi Modern Mendukung Reformasi Agraria Nasional

Transformasi digital dalam sektor pertanahan dan tata ruang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Memasuki tahun 2026, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan pertanahan yang terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas tata ruang wilayah, konflik agraria, kebutuhan investasi, hingga percepatan pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, BUMN, BUMD, akademisi, maupun sektor swasta dalam menghadapi era digitalisasi tata kelola pertanahan modern.

Di sisi lain, implementasi kebijakan reformasi agraria masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian data spasial, keterbatasan kompetensi SDM, sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, hingga pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Perubahan regulasi terkait tata ruang, pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), kebijakan satu peta, hingga digitalisasi sertifikasi tanah menuntut adanya peningkatan kompetensi teknis dan manajerial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelatihan dan bimtek yang terstruktur menjadi solusi strategis guna mendukung efektivitas implementasi reformasi agraria nasional berbasis teknologi digital.

Pengertian Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital

Pengelolaan pertanahan dan tata ruang berbasis digital saat ini menjadi salah satu fondasi utama dalam mendukung transformasi pelayanan publik dan pembangunan nasional yang lebih modern, transparan, serta terintegrasi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah maupun sektor swasta dalam mengelola data pertanahan, pemanfaatan ruang wilayah, pemetaan kawasan, hingga pengawasan tata ruang secara lebih akurat dan efisien. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur, investasi, serta percepatan pelayanan administrasi pertanahan, digitalisasi tata ruang menjadi solusi strategis yang semakin relevan di era transformasi digital saat ini.

Selama bertahun-tahun, pengelolaan pertanahan di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan serius. Permasalahan seperti tumpang tindih lahan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, lambatnya pelayanan administrasi, lemahnya sinkronisasi data antarinstansi, hingga konflik kepemilikan tanah menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional. Banyak daerah juga masih menggunakan sistem administrasi manual yang menyebabkan proses verifikasi data membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan administratif.

Selain itu, perkembangan kawasan perkotaan dan pertumbuhan investasi yang semakin pesat turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan ruang wilayah. Pemerintah daerah dituntut mampu menyediakan sistem tata ruang yang tidak hanya akurat, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan teknologi digital menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas pengelolaan pertanahan dan tata ruang secara berkelanjutan.

Digitalisasi pertanahan pada dasarnya merupakan proses modernisasi pengelolaan data pertanahan dan tata ruang dengan memanfaatkan sistem informasi digital yang saling terintegrasi. Sistem ini menggabungkan berbagai teknologi modern seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), Geographic Information System (GIS), penginderaan jauh, citra satelit, pemetaan digital, drone mapping, cloud computing, big data analytics, hingga artificial intelligence dalam mendukung pengelolaan ruang wilayah secara lebih presisi.

Melalui sistem digital, seluruh data pertanahan dapat tersimpan secara elektronik dan terintegrasi dalam satu platform nasional maupun daerah. Informasi mengenai batas wilayah, status kepemilikan lahan, penggunaan ruang, zonasi wilayah, hingga data aset pemerintah dapat diakses secara lebih cepat dan akurat. Hal ini memberikan manfaat besar dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan lebih terukur.

Penggunaan sistem digital dalam tata kelola pertanahan juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Jika sebelumnya proses pengurusan dokumen pertanahan membutuhkan waktu panjang karena harus dilakukan secara manual, kini berbagai layanan dapat diproses secara elektronik melalui platform digital yang lebih efisien. Masyarakat dapat mengakses informasi pertanahan dengan lebih mudah tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang rumit dan memakan waktu.

Transformasi digital pertanahan menjadi bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi di sektor agraria dan tata ruang. Pemerintah terus mendorong modernisasi pelayanan pertanahan guna menciptakan sistem administrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui digitalisasi, proses pelayanan dapat dipantau secara real time sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang maupun praktik administrasi yang tidak sesuai prosedur.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan tata ruang berbasis digital juga memiliki peran strategis dalam mendukung sinkronisasi pembangunan nasional dan daerah. Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan wilayah adalah kurang sinkronnya data tata ruang antarinstansi. Perbedaan data sering menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan pembangunan, konflik pemanfaatan lahan, hingga keterlambatan proyek strategis nasional.

Dengan adanya sistem digital terintegrasi, koordinasi antarinstansi menjadi lebih efektif karena seluruh data spasial dapat diakses dalam satu platform bersama. Pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan berdasarkan data geospasial yang lebih akurat dan terkini. Hal ini sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, kawasan industri, permukiman, hingga pengembangan wilayah strategis nasional secara lebih terarah.

Pemanfaatan teknologi digital juga membantu meningkatkan kualitas penyusunan dokumen tata ruang seperti RTRW dan RDTR digital. Sebelumnya, proses penyusunan tata ruang sering menghadapi kendala karena keterbatasan data lapangan dan minimnya integrasi informasi spasial. Dengan teknologi pemetaan modern, proses analisis wilayah dapat dilakukan secara lebih detail dan komprehensif.

Pemerintah daerah kini dapat memanfaatkan data geospasial digital untuk memantau perkembangan kawasan perkotaan, kawasan lindung, daerah rawan bencana, hingga wilayah potensial investasi secara lebih akurat. Teknologi ini membantu menghasilkan kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks investasi, digitalisasi tata ruang memberikan dampak yang sangat signifikan. Kepastian tata ruang dan legalitas lahan menjadi faktor utama yang dipertimbangkan investor sebelum melakukan investasi di suatu daerah. Sistem tata ruang digital membantu mempercepat proses verifikasi lokasi investasi sekaligus meminimalkan risiko konflik lahan yang dapat menghambat proyek pembangunan.

Melalui sistem digital, investor dapat memperoleh informasi terkait zonasi wilayah, status penggunaan lahan, hingga potensi kawasan secara lebih cepat dan transparan. Kondisi ini tentu memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem administrasi pertanahan di Indonesia.

Di sektor swasta, teknologi tata ruang digital juga mulai diterapkan secara luas dalam pengembangan kawasan industri, properti, perkebunan, pertambangan, hingga pengelolaan aset perusahaan. Perusahaan membutuhkan data spasial yang akurat untuk mendukung proses perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan secara efisien.

Sebagai contoh, perusahaan properti memanfaatkan teknologi GIS dan pemetaan digital untuk melakukan analisis lokasi pembangunan perumahan maupun kawasan komersial. Dengan data spasial yang lebih akurat, perusahaan dapat menentukan lokasi strategis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan rencana tata ruang wilayah.

Di sektor pertambangan dan perkebunan, penggunaan teknologi digital membantu perusahaan memantau penggunaan lahan, mengelola konsesi wilayah, hingga melakukan pengawasan aktivitas operasional secara real time. Teknologi ini juga membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset perusahaan sekaligus mendukung kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan lingkungan hidup.

Selain mendukung investasi dan pembangunan, digitalisasi pertanahan juga memiliki peran penting dalam mengurangi konflik pertanahan yang selama ini menjadi persoalan serius di berbagai daerah. Konflik lahan sering terjadi akibat ketidakjelasan batas wilayah, tumpang tindih kepemilikan, hingga lemahnya dokumentasi administrasi pertanahan.

Melalui sistem digital, data kepemilikan tanah dapat terdokumentasi secara lebih jelas dan terintegrasi. Teknologi pemetaan digital membantu memastikan batas wilayah dan status lahan secara lebih akurat sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari. Transparansi data pertanahan juga membantu meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Digitalisasi pertanahan menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan Reformasi Agraria Nasional yang saat ini terus didorong pemerintah. Reformasi agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penataan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Pemerintah berupaya menciptakan sistem pertanahan yang mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses masyarakat terhadap tanah, serta mendukung pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi digital menjadi instrumen utama untuk memperkuat efektivitas kebijakan reformasi agraria nasional.

Pemanfaatan data geospasial terintegrasi juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah secara lebih efektif. Pengawasan tata ruang menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan tidak merusak lingkungan.

Melalui teknologi penginderaan jauh dan citra satelit, pemerintah dapat memantau perubahan penggunaan lahan secara berkala. Aktivitas pembangunan ilegal, alih fungsi lahan yang tidak sesuai, hingga pelanggaran kawasan lindung dapat terdeteksi lebih cepat melalui sistem monitoring digital.

Kondisi ini membantu meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dapat mengambil langkah penegakan hukum secara lebih cepat berdasarkan data spasial yang valid dan akurat.

Di era smart city dan pembangunan kota modern, pengelolaan tata ruang berbasis digital juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan kota yang lebih terencana dan berkelanjutan. Kota-kota besar membutuhkan sistem tata ruang yang mampu mengakomodasi pertumbuhan penduduk, kebutuhan infrastruktur, transportasi, ruang terbuka hijau, hingga mitigasi bencana secara terintegrasi.

Teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan simulasi perencanaan wilayah secara lebih detail sebelum suatu proyek pembangunan dijalankan. Hal ini membantu mengurangi risiko kesalahan perencanaan sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan ruang kota.

Perkembangan teknologi cloud computing dan big data analytics juga memberikan dampak besar dalam pengelolaan pertanahan modern. Data spasial yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi kini dapat disimpan dalam sistem cloud terintegrasi sehingga memudahkan akses dan pertukaran informasi antar lembaga pemerintah.

Integrasi data digital membantu mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan strategis. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut untuk mendukung perencanaan pembangunan, mitigasi bencana, pengelolaan kawasan strategis, hingga evaluasi kebijakan tata ruang secara lebih komprehensif.

Ke depan, digitalisasi pertanahan dan tata ruang diperkirakan akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Pemanfaatan artificial intelligence, machine learning, hingga teknologi blockchain mulai diperkenalkan dalam sistem administrasi pertanahan modern untuk meningkatkan keamanan data dan efektivitas pelayanan publik.

Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan pertanahan bukan hanya sekadar modernisasi sistem administrasi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan SDM yang kompeten serta sistem teknologi yang terintegrasi, pengelolaan pertanahan dan tata ruang berbasis digital akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Peran dan Pentingnya Pelatihan/Bimtek

Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi birokrasi dan percepatan reformasi agraria di Indonesia. Peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor utama dalam memastikan implementasi sistem digital dapat berjalan secara optimal, efektif, dan sesuai regulasi terbaru.

Beberapa manfaat strategis pelatihan ini antara lain:

• Meningkatkan kompetensi teknis SDM dalam pengelolaan data pertanahan digital dan tata ruang modern.
• Membantu instansi memahami kebijakan terbaru terkait digitalisasi layanan pertanahan dan kebijakan satu peta nasional.
• Mendukung efisiensi proses administrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik.
• Meminimalkan kesalahan pengelolaan data spasial dan konflik pemanfaatan ruang.
• Memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan publik.
• Mendukung sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan tata ruang nasional.
• Mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi geospasial dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan strategis.

Melalui pendekatan berbasis praktik dan studi kasus, peserta akan memperoleh pemahaman aplikatif terkait implementasi sistem pertanahan digital di lapangan. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan reformasi agraria tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem modern secara profesional.

Materi Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital Tahun 2026

Materi pelatihan dirancang secara komprehensif, sistematis, dan mengikuti perkembangan regulasi serta kebutuhan implementasi di lapangan.

1. Kebijakan Nasional Reformasi Agraria dan Tata Ruang Digital
   • Memahami arah kebijakan pemerintah terkait reformasi agraria nasional.
   • Memberikan wawasan tentang integrasi kebijakan tata ruang dan digitalisasi pertanahan.
   • Peserta memahami sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
2. Implementasi Sistem Informasi Geografis (SIG)
   • Mempelajari penggunaan SIG dalam pengelolaan tata ruang.
   • Membantu peserta memahami analisis data spasial secara digital.
   • Peserta mampu mengoperasikan dasar pemetaan digital.
3. Penerapan Kebijakan Satu Peta
   • Memahami konsep One Map Policy dalam pembangunan nasional.
   • Mengurangi tumpang tindih data spasial antar instansi.
   • Peserta memahami integrasi data geospasial nasional.
4. Digitalisasi Pelayanan Pertanahan
   • Membahas sistem layanan elektronik pertanahan modern.
   • Meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pertanahan.
   • Peserta memahami mekanisme pelayanan digital berbasis aplikasi.
5. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
   • Memahami pengawasan tata ruang berbasis teknologi digital.
   • Mengidentifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah.
   • Peserta mampu melakukan monitoring tata ruang secara efektif.
6. Penyusunan RTRW dan RDTR Berbasis Digital
   • Membahas tata cara penyusunan dokumen tata ruang modern.
   • Mendukung percepatan penyusunan RDTR digital daerah.
   • Peserta memahami proses integrasi data spasial wilayah.
7. Manajemen Konflik dan Sengketa Pertanahan
   • Memahami strategi penyelesaian konflik agraria.
   • Mengidentifikasi potensi sengketa lahan sejak dini.
   • Peserta mampu melakukan mitigasi konflik pertanahan.
8. Pemanfaatan Teknologi Geospasial dalam Pelayanan Publik
   • Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam layanan pemerintah.
   • Mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi.
   • Peserta memahami penerapan smart governance berbasis spasial.

Tujuan dan Manfaat Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam memahami serta mengimplementasikan pengelolaan pertanahan dan tata ruang berbasis digital sesuai regulasi terbaru tahun 2026.

Manfaat yang diperoleh peserta meliputi:

• Memahami konsep digitalisasi pertanahan dan tata ruang secara komprehensif.
• Menguasai implementasi aplikasi dan teknologi geospasial modern.
• Mempercepat efektivitas pelayanan administrasi pertanahan.
• Mendukung penyusunan kebijakan tata ruang berbasis data akurat.
• Mengurangi risiko konflik agraria dan kesalahan pemanfaatan ruang.
• Meningkatkan profesionalisme aparatur dan organisasi.
• Mendukung transformasi birokrasi digital di lingkungan instansi pemerintah maupun perusahaan.

Selain itu, peserta juga akan memperoleh wawasan praktis terkait penerapan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, transparan, dan terintegrasi.

Narasumber dan Fasilitator

Kegiatan pelatihan dan bimtek akan menghadirkan narasumber profesional dan berpengalaman yang berasal dari berbagai latar belakang kompetensi, antara lain:

• Praktisi pertanahan dan tata ruang nasional
• Akademisi dan pakar geospasial
• Narasumber dari kementerian/lembaga terkait
• Konsultan tata ruang dan reformasi agraria
• Tenaga ahli Sistem Informasi Geografis (SIG)
• Profesional bidang pengadaan dan pengelolaan aset pemerintah

Dengan dukungan fasilitator yang kompeten, peserta akan memperoleh pembelajaran yang aplikatif, interaktif, dan sesuai kebutuhan implementasi di lapangan.

FAQ – Info Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital 2026 Strategi Modern Mendukung Reformasi Agraria Nasional

Apa itu Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital?
Bimtek ini merupakan program peningkatan kompetensi terkait pengelolaan pertanahan, tata ruang, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung reformasi agraria nasional.

Siapa yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Pelatihan ditujukan bagi ASN, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, akademisi, konsultan, dan praktisi tata ruang.

Apa manfaat mengikuti pelatihan tata ruang digital tahun 2026?
Peserta akan memahami implementasi teknologi geospasial, kebijakan terbaru pertanahan, hingga optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.

Apakah pelatihan membahas Sistem Informasi Geografis (SIG)?
Ya, materi mencakup implementasi SIG, pemetaan digital, analisis spasial, dan integrasi data geospasial.

Mengapa digitalisasi pertanahan penting dalam reformasi agraria?
Karena digitalisasi membantu meningkatkan transparansi, akurasi data, efisiensi pelayanan, dan mengurangi konflik pertanahan.

Bagaimana cara mengikuti Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital?
Peserta dapat menghubungi penyelenggara resmi Prima Pelatihan Indonesia untuk memperoleh jadwal, proposal, dan informasi teknis pelaksanaan kegiatan.

Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

Penutup Info Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital 2026 Strategi Modern Mendukung Reformasi Agraria Nasional

Transformasi digital dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan reformasi agraria modern. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas SDM melalui Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital menjadi langkah penting agar instansi pemerintah maupun organisasi mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, regulasi, dan kebutuhan pelayanan publik masa depan.

Prima Pelatihan Indonesia hadir sebagai mitra profesional dalam penyelenggaraan pelatihan, bimtek, dan pengembangan kompetensi SDM yang berkualitas, terpercaya, dan relevan dengan kebutuhan nasional saat ini.

Segera daftarkan instansi atau organisasi Anda dalam program pelatihan terbaik bersama Prima Pelatihan Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM, mendukung reformasi agraria digital, serta memperkuat tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern, transparan, dan profesional.

Info Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital 2026 Strategi Modern Mendukung Reformasi Agraria Nasional

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema:  Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

Metode : Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan :  Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan :  Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember 2026

Legalitas Lembaga: Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan : 

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya : Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.70.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas :  Bimtek Pengelolaan Pertanahan Digital

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran :

• Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital
• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person : 

• Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

Info Bimtek Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang Berbasis Digital 2026 Strategi Modern Mendukung Reformasi Agraria Nasional