Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026

Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026

Pendahuluan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu elemen paling strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan membawa tanggung jawab besar, tidak hanya dari sisi pencapaian output program, tetapi juga dari aspek akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam sistem ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menempati posisi sentral sebagai pejabat yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pengadaan. Oleh karena itu, kualitas pengadaan sangat ditentukan oleh kapasitas, integritas, dan pemahaman PPK terhadap regulasi yang berlaku.

Memasuki tahun 2026, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan kebijakan dan regulasi pengadaan barang dan jasa guna menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Digitalisasi pengadaan, penguatan prinsip value for money, peningkatan peran UMKM, pengadaan berkelanjutan, serta penguatan pengawasan menjadi fokus utama dalam kebijakan terbaru. Perubahan ini menuntut PPK untuk tidak hanya memahami aturan secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara tepat, konsisten, dan bertanggung jawab. Tanpa pembekalan yang memadai, PPK berpotensi menghadapi berbagai risiko, mulai dari kesalahan prosedural hingga konsekuensi hukum yang serius.

Di sisi lain, meningkatnya pengawasan dari aparat pengawasan internal dan eksternal, seperti Inspektorat, BPK, BPKP, hingga aparat penegak hukum, menjadikan posisi PPK semakin krusial dan penuh tantangan. Banyak permasalahan pengadaan yang berujung pada temuan audit atau sengketa hukum bermula dari kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru atau lemahnya pengelolaan administrasi dan kontrak. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi PPK bukan lagi sekadar kebutuhan individu, melainkan kebutuhan strategis organisasi dan institusi pemerintah secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026 hadir sebagai solusi strategis untuk menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur pengadaan. Bimtek ini dirancang secara komprehensif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran PPK, tanggung jawab hukum yang melekat, serta pembaruan regulasi pengadaan yang wajib dipahami dan diterapkan pada tahun 2026. Melalui pendekatan yang sistematis dan aplikatif, bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengadaan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Definisi Bimtek Nasional PPK

Bimtek Nasional PPK merupakan program bimbingan teknis dan pelatihan profesional yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta aparatur pemerintah lainnya yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Program ini diselenggarakan sebagai respon atas semakin kompleksnya sistem pengadaan, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, serta kebutuhan akan sumber daya manusia pengadaan yang profesional, berintegritas, dan memahami regulasi secara komprehensif. Dalam konteks tahun 2026, bimtek ini memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berfokus pada implementasi regulasi terbaru pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebagai pejabat yang memiliki peran strategis, PPK bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melekat secara hukum, baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu, PPK dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi, prosedur, dan prinsip-prinsip pengadaan yang berlaku. Bimtek Nasional PPK hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan pembekalan yang terstruktur, sistematis, dan aplikatif bagi PPK agar mampu menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dan aman.

Secara konseptual, Bimtek Nasional PPK dirancang sebagai program pelatihan yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi normatif, tetapi juga pada penguatan kemampuan praktis peserta dalam menghadapi berbagai situasi pengadaan di lapangan. Peserta tidak hanya diajak untuk memahami teks regulasi, tetapi juga untuk menginterpretasikan dan menerapkannya secara tepat dalam konteks pekerjaan nyata. Dengan pendekatan ini, bimtek ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan dan implementasi, sehingga PPK mampu menjalankan pengadaan secara efektif dan sesuai ketentuan.

Substansi Bimtek Nasional PPK mencakup pembekalan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan PPK dalam seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahap perencanaan pengadaan menjadi salah satu fokus utama, karena perencanaan yang baik merupakan fondasi keberhasilan pengadaan. Dalam bimtek ini, peserta dibekali pemahaman mengenai penyusunan perencanaan pengadaan yang tepat, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, hingga penentuan metode pengadaan yang sesuai. Perencanaan yang matang akan meminimalkan risiko kesalahan dan permasalahan pada tahap pelaksanaan.

Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Bimtek Nasional PPK memberikan pembekalan mengenai mekanisme dan prosedur pemilihan penyedia yang sesuai dengan regulasi terbaru. Peserta akan memahami peran PPK dalam memastikan bahwa proses pemilihan penyedia berjalan secara transparan, objektif, dan kompetitif. Pemahaman ini sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang menyimpang serta untuk memastikan bahwa penyedia yang dipilih действительно mampu memenuhi kebutuhan instansi dengan kualitas dan harga yang wajar.

Selanjutnya, bimtek ini juga memberikan perhatian khusus pada aspek pengelolaan kontrak pengadaan. Pengelolaan kontrak merupakan salah satu tugas paling krusial dan berisiko bagi PPK. Kesalahan dalam penyusunan atau pelaksanaan kontrak dapat berdampak pada keterlambatan pekerjaan, sengketa dengan penyedia, hingga potensi kerugian negara. Melalui Bimtek Nasional PPK, peserta dibekali pemahaman mengenai jenis-jenis kontrak, klausul penting dalam kontrak pengadaan, serta strategi pengendalian kontrak yang efektif. Dengan demikian, PPK diharapkan mampu mengelola kontrak secara profesional dan mengantisipasi berbagai potensi permasalahan.

Tahap serah terima hasil pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam substansi bimtek ini. PPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia telah sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan kontrak. Bimtek ini membekali peserta dengan pemahaman mengenai prosedur serah terima, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta dokumentasi yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pengadaan. Pemahaman yang baik pada tahap ini akan membantu PPK memastikan bahwa pengadaan memberikan manfaat yang optimal bagi instansi dan masyarakat.

Selain aspek teknis, Bimtek Nasional PPK juga menekankan pentingnya pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dan administratif PPK. Dalam pelaksanaan pengadaan, PPK seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko hukum. Oleh karena itu, bimtek ini memberikan pembekalan mengenai aspek hukum pengadaan, termasuk potensi sanksi administratif, perdata, dan pidana yang dapat timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Dengan memahami aspek hukum ini, PPK diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

Bimtek Nasional PPK bersifat komprehensif karena mengintegrasikan kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan terbaru, serta praktik terbaik (best practices) dalam pengadaan pemerintah. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami aturan secara teoritis, tetapi juga mengetahui bagaimana aturan tersebut diterapkan secara efektif di berbagai konteks. Praktik terbaik yang disampaikan dalam bimtek ini berasal dari pengalaman nyata dan studi kasus aktual, sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi peserta.

Lebih dari sekadar pelatihan teknis, Bimtek Nasional PPK juga berfungsi sebagai sarana pengembangan profesionalisme dan etika kerja PPK. Peserta diajak untuk memahami pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengadaan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, bimtek ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis PPK, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku profesional yang sesuai dengan tuntutan jabatan.

Dengan mengikuti Bimtek Nasional PPK, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara efektif dan aman dalam praktik pengadaan sehari-hari. PPK yang telah mengikuti bimtek ini diharapkan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam mengambil keputusan, kemampuan analisis yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan, serta kesadaran yang lebih kuat terhadap tanggung jawab hukum dan administratif yang melekat pada jabatannya. Pada akhirnya, Bimtek Nasional PPK menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Peran dan Pentingnya Bimtek Nasional PPK

Bimtek Nasional PPK memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan instansi pemerintah di tengah dinamika pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang terus berkembang. Dalam sistem pemerintahan modern, pengadaan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan efektivitas pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan optimalisasi penggunaan anggaran negara. Pada titik inilah peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi sangat menentukan, karena PPK merupakan ujung tombak yang menghubungkan kebijakan perencanaan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

PPK memegang posisi kunci sebagai pejabat yang memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis pengadaan. Setiap keputusan yang diambil PPK, mulai dari perencanaan, penetapan spesifikasi, pengelolaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan, memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan program dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, kualitas pengadaan sangat bergantung pada tingkat kompetensi, profesionalisme, dan integritas PPK. Bimtek Nasional PPK hadir untuk memastikan bahwa PPK memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan peran strategis tersebut.

Melalui Bimtek Nasional PPK, peserta dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai peran PPK sebagai pengendali utama pelaksanaan pengadaan. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek teknis prosedural, tetapi juga perspektif strategis yang menempatkan pengadaan sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. PPK diarahkan untuk memahami bahwa setiap proses pengadaan harus selaras dengan rencana kerja instansi, mendukung pencapaian output dan outcome program, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, bimtek berperan dalam membentuk PPK yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga berorientasi pada hasil dan kinerja.

Bagi instansi pemerintah, keberadaan PPK yang kompeten dan profesional memberikan dampak yang signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. PPK yang memahami regulasi dan mampu mengelola pengadaan secara efektif akan menghasilkan proses pengadaan yang tertib administrasi, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi. Kelancaran pelaksanaan program ini sangat penting untuk memastikan bahwa target kinerja instansi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Bimtek Nasional PPK berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas internal instansi dalam mengelola pengadaan secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain mendukung kelancaran program, Bimtek Nasional PPK juga berperan penting dalam mendorong efisiensi penggunaan anggaran. PPK yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip pengadaan yang efektif akan mampu mengoptimalkan anggaran tanpa mengorbankan kualitas hasil pekerjaan. Efisiensi anggaran bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga tentang ketepatan dalam menentukan kebutuhan, memilih metode pengadaan yang tepat, serta mengelola kontrak secara profesional. Melalui bimtek ini, PPK dibekali dengan wawasan dan strategi untuk mencapai efisiensi anggaran secara legal, transparan, dan akuntabel.

Dampak positif lainnya dari keberadaan PPK yang kompeten adalah pengurangan risiko permasalahan hukum dalam pelaksanaan pengadaan. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang paling rawan terhadap risiko hukum dan temuan audit. Kesalahan dalam penerapan regulasi, kelalaian dalam dokumentasi, atau ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dapat berujung pada sanksi administratif, tuntutan perdata, bahkan proses pidana. Bimtek Nasional PPK berperan sebagai instrumen pencegahan risiko dengan memberikan pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawab hukum PPK serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindari potensi permasalahan tersebut.

Urgensi Bimtek Nasional PPK semakin meningkat seiring dengan kompleksitas regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setiap tahun, pemerintah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan. Perubahan ini menuntut PPK untuk selalu memperbarui pengetahuan dan pemahamannya agar tidak tertinggal dari perkembangan regulasi. Tanpa pembaruan pengetahuan yang memadai, PPK berisiko menerapkan aturan yang sudah tidak relevan atau salah menafsirkan ketentuan terbaru. Bimtek ini berfungsi sebagai sarana pembaruan pengetahuan yang sistematis dan terarah bagi PPK.

Selain kompleksitas regulasi, meningkatnya intensitas pengawasan juga menjadi faktor utama yang mendorong pentingnya bimtek ini. Aparat pengawasan internal dan eksternal, seperti Inspektorat, BPK, dan BPKP, semakin aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Dalam kondisi ini, PPK dituntut untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai standar pengawasan, kelengkapan administrasi, serta dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Bimtek Nasional PPK membantu PPK memahami ekspektasi pengawasan dan audit, sehingga mampu menyiapkan proses pengadaan yang sesuai standar dan minim risiko temuan.

Bimtek Nasional PPK juga memiliki peran penting sebagai sarana penyamaan persepsi dan penguatan standar kerja di lingkungan instansi pemerintah. Perbedaan interpretasi terhadap regulasi seringkali menjadi penyebab ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pengadaan. Dengan mengikuti bimtek ini, seluruh PPK dalam suatu instansi atau lintas instansi dapat memiliki pemahaman yang seragam mengenai kebijakan, prosedur, dan prinsip pengadaan. Penyamaan persepsi ini sangat penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang konsisten, terkoordinasi, dan mudah dikendalikan oleh manajemen.

Lebih jauh, bimtek ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan PPK. Dalam praktik pengadaan, PPK sering dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan profesional, seperti perubahan kontrak, keterlambatan pekerjaan, atau permasalahan dengan penyedia. Keputusan yang diambil dalam situasi tersebut harus didasarkan pada pemahaman regulasi, analisis risiko, dan pertimbangan kepentingan organisasi. Bimtek Nasional PPK membekali peserta dengan kemampuan analisis dan kerangka berpikir yang sistematis untuk mengambil keputusan secara tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sudut pandang kelembagaan, Bimtek Nasional PPK merupakan investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Penguatan kompetensi PPK melalui bimtek akan meningkatkan kapasitas internal instansi dalam mengelola pengadaan secara profesional dan berkelanjutan. Investasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kinerja organisasi, pengurangan risiko hukum, serta peningkatan reputasi instansi di mata publik dan pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, Bimtek Nasional PPK berperan sebagai pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan PPK yang kompeten, profesional, dan memahami peran strategisnya, instansi pemerintah akan mampu melaksanakan pengadaan yang tidak hanya patuh aturan, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik. Inilah alasan mengapa Bimtek Nasional PPK menjadi kebutuhan yang sangat relevan dan mendesak bagi setiap instansi pemerintah di era pengadaan modern.

Materi Bimtek Nasional PPK

Materi Bimtek Nasional PPK disusun secara terperinci, sistematis, dan mudah dipahami, meliputi:

1. Kebijakan Nasional Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Tahun 2026

2. Regulasi Terbaru dan Perubahan Signifikan Pengadaan PBJP

3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang PPK

4. Tanggung Jawab Hukum PPK dalam Pengadaan

5. Perencanaan Pengadaan yang Efektif dan Akuntabel

6. Penyusunan dan Pengelolaan Kontrak Pengadaan

7. Manajemen Risiko dan Pengendalian Pengadaan

8. Pengadaan Elektronik dan Optimalisasi Katalog Elektronik

9. Penanganan Permasalahan, Sengketa, dan Temuan Audit

10. Studi Kasus Aktual Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Tujuan dan Manfaat Bimtek

Tujuan utama bimtek ini adalah meningkatkan kompetensi PPK agar mampu menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru. Manfaat yang diperoleh peserta antara lain:

• Memahami update wajib regulasi pengadaan tahun 2026

• Meningkatkan kemampuan pengelolaan pengadaan dan kontrak

• Meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan hukum

• Meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan

• Mendukung terwujudnya pengadaan yang efisien dan transparan

Narasumber

Bimtek Nasional PPK menghadirkan narasumber yang merupakan pakar dan praktisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun, serta terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan, pendampingan instansi, dan penanganan kasus pengadaan. Narasumber berasal dari unsur regulator, akademisi, dan konsultan profesional yang kompeten dan kredibel.

FAQ – Pertanyaan yang Sering Diajukan

1. Siapa saja peserta bimtek ini?
PPK, calon PPK, PA/KPA, pejabat pengadaan, dan aparatur terkait.

2. Apakah materi sesuai regulasi terbaru 2026?
Ya, seluruh materi diperbarui sesuai kebijakan terbaru.

3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Peserta memperoleh sertifikat resmi dari Platindo Pusat Pelatihan.

4. Metode pembelajaran apa yang digunakan?
Pemaparan materi, diskusi interaktif, dan studi kasus.

5. Apakah bimtek dapat dilaksanakan in-house?
Dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

6. Berapa durasi bimtek?
Umumnya 2–3 hari efektif.

7. Apakah tersedia sesi konsultasi?
Ya, peserta mendapatkan sesi tanya jawab dan konsultasi.

8. Apakah bimtek ini penting bagi instansi?
Sangat penting untuk peningkatan kualitas pengadaan.

9. Di mana lokasi pelaksanaan bimtek?
Disesuaikan dengan kesepakatan.

10. Bagaimana cara pendaftaran?
Pendaftaran melalui Platindo Pusat Pelatihan.

Ajakan Mengikuti Bimtek

Perubahan regulasi pengadaan tidak boleh menjadi risiko bagi instansi Anda. Tingkatkan kompetensi dan profesionalisme PPK sekarang juga melalui Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026 bersama Platindo Pusat Pelatihan.

📌 Segera daftarkan instansi Anda, pastikan PPK Anda siap, kompeten, dan terlindungi secara hukum dalam setiap proses pengadaan.

Bimtek Strategis dan Solutif Penerapan ECL & CKPN Terkini untuk Penguatan Manajemen Risiko Keuangan Terbaru 2026–2027

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema:Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026

Metode 2026 Strategic Bimtek: Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan:

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember.

Legalitas Lembaga:

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Training Sistem Kas Terpadu Pemerintah Daerah

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.70.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Pelatihan Akuntabilitas Keuangan Publik

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Modern

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

Bimtek Nasional PPK: Peran Krusial, Tanggung Jawab Hukum, dan Update Wajib Pengadaan Barang & Jasa Terbaru 2026