2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal

2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal

2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal

Pendahuluan

Di era transformasi birokrasi dan modernisasi pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu pilar utama yang menentukan kualitas pelayanan publik serta daya saing perusahaan milik negara maupun daerah (BUMN/BUMD). Namun, dalam praktiknya, banyak organisasi masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari ketidakteraturan proses pengadaan, risiko penyimpangan, hingga rendahnya efektivitas pengelolaan kontrak. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menghambat kinerja organisasi, tetapi juga berisiko menimbulkan dampak hukum dan reputasi yang serius.

Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) pengadaan barang dan jasa menjadi solusi strategis yang tidak boleh diabaikan. SOP yang jelas, terstruktur, dan sesuai regulasi akan menjadi fondasi bagi organisasi untuk menjalankan proses pengadaan secara konsisten, akuntabel, dan efisien. Melalui SOP yang baik, setiap tahapan pengadaan—from perencanaan kebutuhan hingga penutupan kontrak—dapat dijalankan dengan standar yang sama, meminimalkan kesalahan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, tuntutan era digital menuntut organisasi BUMD/BUMN untuk mengadopsi praktik pengadaan modern yang lebih transparan dan berbasis data. Pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) terkait penyusunan SOP pengadaan menjadi sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam tentang kerangka kerja, alur proses, hingga indikator kinerja yang harus dipenuhi. Bimtek ini juga menjadi momen strategis untuk menyelaraskan prosedur internal dengan kebijakan pemerintah terbaru, serta meningkatkan kapasitas SDM agar mampu mengelola pengadaan secara profesional dan berintegritas.

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan program pembelajaran yang disusun secara intensif dan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, serta keterampilan teknis peserta dalam bidang tertentu. Bimtek tidak sekadar pelatihan umum, tetapi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari. Program ini biasanya diselenggarakan dalam bentuk workshop, seminar, simulasi, hingga pendampingan penyusunan dokumen kerja yang relevan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD/BUMN, bimtek memiliki peran strategis karena proses pengadaan merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan. Pengadaan barang dan jasa tidak hanya berhubungan dengan aspek administratif dan operasional, tetapi juga menyentuh aspek hukum, etika, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, bimtek yang berfokus pada penyusunan SOP pengadaan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi banyak organisasi, terutama dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

1. Pengertian Bimtek dalam Konteks Pengadaan

Secara umum, bimtek merupakan proses pembelajaran yang dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis peserta dalam menjalankan tugas tertentu. Dalam pengadaan barang dan jasa, bimtek bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga evaluasi dan penutupan kontrak. Lebih spesifik, bimtek ini membantu peserta memahami bagaimana proses pengadaan harus dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga hasil pengadaan dapat memenuhi prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bimtek yang berfokus pada penyusunan SOP pengadaan memiliki tujuan yang lebih spesifik, yaitu membantu organisasi menyusun pedoman operasional yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. SOP (Standard Operating Procedure) merupakan dokumen yang memuat langkah-langkah kerja, alur proses, pembagian tugas, serta aturan dan standar yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan. SOP yang baik tidak hanya berfungsi sebagai panduan kerja, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ruang Lingkup Bimtek Penyusunan SOP Pengadaan

Bimtek Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengadaan, baik dari sisi regulasi, proses operasional, maupun pengendalian risiko. Secara garis besar, ruang lingkup bimtek ini meliputi:

a. Pemahaman Kerangka Hukum dan Regulasi

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD/BUMN diatur oleh sejumlah regulasi dan ketentuan yang harus dipatuhi. Bimtek ini memberikan pemahaman tentang kerangka hukum yang berlaku, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP, peraturan pemerintah, serta kebijakan internal perusahaan. Pemahaman regulasi sangat penting karena pengadaan merupakan area yang sangat sensitif terhadap aspek kepatuhan hukum. Kegagalan dalam memahami regulasi dapat berujung pada pelanggaran hukum, sanksi administratif, hingga kerugian perusahaan.

Dalam pembahasan regulasi, peserta akan dipandu untuk memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti transparansi, persaingan sehat, akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, bimtek juga membantu peserta memahami kewajiban dokumentasi, tata cara evaluasi, serta mekanisme penanganan permasalahan pengadaan yang sering terjadi.

b. Identifikasi Proses Pengadaan Secara Menyeluruh

Pengadaan barang dan jasa terdiri dari berbagai tahapan yang saling terkait. Bimtek ini membahas tahapan-tahapan tersebut secara rinci, mulai dari:

• Perencanaan kebutuhan, termasuk penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta penentuan spesifikasi kebutuhan yang tepat.

• Pengumuman dan pemilihan metode pengadaan, termasuk penentuan metode yang sesuai dengan nilai pengadaan dan karakteristik kebutuhan.

• Penyusunan dokumen pengadaan, seperti TOR, RKS, HPS, serta kriteria evaluasi yang objektif.

• Proses evaluasi dan penetapan pemenang, termasuk penilaian teknis dan harga serta mekanisme klarifikasi.

• Penandatanganan kontrak dan manajemen pelaksanaan, termasuk monitoring pelaksanaan, perubahan kontrak, serta penyelesaian masalah.

• Evaluasi hasil pengadaan, termasuk penilaian kinerja penyedia dan pelaporan hasil pengadaan.

Dengan pemahaman tahapan ini, peserta akan mampu melihat proses pengadaan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, bukan sekadar rangkaian kegiatan yang terpisah. Hal ini penting agar SOP yang disusun nantinya benar-benar mencakup seluruh proses dan tidak meninggalkan celah yang berisiko.

c. Penyusunan SOP yang Praktis dan Implementatif

Salah satu tujuan utama bimtek adalah membantu peserta menyusun SOP pengadaan yang tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga praktis untuk diterapkan. SOP yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain:

• Jelas dan mudah dipahami, sehingga semua pihak yang terlibat dapat mengikutinya tanpa kebingungan.

• Sistematis, dengan alur proses yang logis dan terstruktur.

• Komprehensif, mencakup seluruh tahapan pengadaan dan tugas setiap pihak.

• Mudah diimplementasikan, sesuai dengan kondisi organisasi dan sumber daya yang tersedia.

• Memiliki mekanisme kontrol, termasuk approval, dokumentasi, dan pelaporan.

Dalam bimtek, peserta akan dipandu untuk menyusun SOP secara bertahap, mulai dari penentuan tujuan SOP, ruang lingkup, definisi istilah, alur kerja, hingga penentuan tanggung jawab dan indikator kinerja. Peserta juga akan diajarkan cara menyusun flowchart atau diagram alur kerja yang memudahkan pemahaman dan implementasi.

d. Penguatan Sistem Kontrol dan Mitigasi Risiko

Pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rawan risiko, seperti kolusi, manipulasi dokumen, mark-up harga, konflik kepentingan, hingga penyimpangan proses. Oleh karena itu, bimtek ini juga menekankan pada penguatan sistem kontrol internal dan mitigasi risiko. Peserta akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi risiko, menganalisis dampaknya, serta merancang langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Selain itu, bimtek juga membahas mekanisme anti-fraud dan anti-korupsi yang dapat diterapkan dalam proses pengadaan. Hal ini mencakup pemisahan tugas, pembentukan mekanisme approval yang jelas, serta sistem audit internal yang rutin. Dengan demikian, SOP yang disusun tidak hanya mengatur alur kerja, tetapi juga memperkuat kontrol untuk mencegah penyimpangan.

3. Pendekatan Praktik Langsung dalam Bimtek

Keunggulan utama bimtek ini adalah pendekatan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat praktis. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan simulasi dan praktik penyusunan SOP. Pendekatan ini sangat penting karena pengadaan adalah proses yang sangat teknis dan memerlukan pemahaman operasional yang mendalam.

Dalam sesi praktik, peserta akan melakukan:

• Simulasi penyusunan SOP berdasarkan studi kasus nyata, sehingga dapat melihat bagaimana SOP diterapkan dalam situasi yang kompleks.

• Diskusi kelompok, untuk membahas permasalahan dan solusi praktis dalam pengadaan.

• Review dan feedback dari narasumber, sehingga SOP yang disusun dapat disempurnakan dan sesuai standar.

• Penyusunan SOP final, yang siap digunakan oleh organisasi setelah bimtek selesai.

Pendekatan praktik ini membuat peserta memiliki pengalaman langsung dalam menyusun SOP, sehingga setelah bimtek mereka tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga produk SOP yang siap dipakai.

4. Output Bimtek: SOP yang Bukan Sekadar Formalitas

Salah satu masalah yang sering terjadi di banyak organisasi adalah adanya SOP yang dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, namun tidak pernah benar-benar diimplementasikan. SOP seperti ini biasanya bersifat formalitas dan tidak memberikan dampak nyata terhadap proses kerja.

Bimtek Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa berusaha mengatasi masalah tersebut dengan menghasilkan SOP yang:

• Relevan dengan kebutuhan organisasi, tidak sekadar meng-copy SOP standar.

• Berorientasi pada implementasi, sehingga mudah diterapkan dalam aktivitas sehari-hari.

• Dilengkapi dengan alur kerja dan kontrol yang jelas, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

• Dapat memperbaiki kinerja pengadaan, melalui proses yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, output bimtek bukan hanya berupa sertifikat, tetapi juga dokumen SOP yang benar-benar dapat digunakan sebagai pedoman operasional. SOP ini akan membantu organisasi meningkatkan kinerja pengadaan, mengurangi risiko penyimpangan, serta memperkuat akuntabilitas.

Peran dan Pentingnya Bimtek dalam Organisasi

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD/BUMN merupakan salah satu fungsi strategis yang memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam praktiknya, pengadaan bukan sekadar proses pembelian atau pemenuhan kebutuhan operasional, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, hingga evaluasi kinerja penyedia. Oleh karena itu, pengadaan menjadi area yang sangat rentan terhadap risiko penyimpangan, termasuk konflik kepentingan, kolusi, manipulasi dokumen, mark-up harga, hingga praktik korupsi yang dapat merugikan perusahaan dan negara.

Kondisi ini menempatkan pengadaan barang dan jasa pada posisi yang sangat sensitif. Di satu sisi, pengadaan harus dilakukan secara cepat dan tepat agar operasional perusahaan tidak terhambat. Di sisi lain, proses pengadaan harus tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks inilah Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa menjadi sangat penting. Bimtek ini tidak hanya sekadar pelatihan biasa, tetapi merupakan upaya strategis untuk memperkuat tata kelola (good governance) pengadaan di BUMD/BUMN.

1. Menyelaraskan Proses Pengadaan dengan Standar Nasional dan Kebijakan Internal

Pertama-tama, bimtek ini memiliki peran utama dalam membantu organisasi menyelaraskan proses pengadaan dengan standar nasional serta kebijakan internal perusahaan. Standar nasional yang dimaksud mencakup berbagai regulasi dan pedoman pengadaan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk ketentuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, setiap BUMD/BUMN biasanya memiliki kebijakan internal dan standar operasional tersendiri yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis, struktur organisasi, serta tujuan strategis perusahaan.

Pentingnya penyelarasan ini tidak dapat dianggap remeh. Dalam praktiknya, banyak organisasi mengalami ketidaksesuaian antara prosedur internal dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti:

• Proses pengadaan yang tidak konsisten, karena setiap unit bekerja dengan cara yang berbeda-beda.

• Resiko pelanggaran regulasi, akibat kurangnya pemahaman atau implementasi prosedur yang benar.

• Kebingungan dalam penanggungjawaban, ketika terjadi masalah dalam pengadaan, sehingga sulit menentukan siapa yang bertanggung jawab.

• Potensi kerugian dan penyimpangan, karena mekanisme kontrol internal tidak berjalan efektif.

Dengan mengikuti bimtek, organisasi dapat membangun SOP pengadaan yang tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga selaras dengan kebutuhan operasional dan budaya perusahaan. SOP yang selaras ini akan menjadi acuan bersama bagi seluruh unit, sehingga proses pengadaan berjalan lebih konsisten dan terukur. Selain itu, penyelarasan ini membantu organisasi untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga setiap keputusan pengadaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

2. Penguatan Kapasitas SDM sebagai Kunci Utama Keberhasilan Pengadaan

Peran kedua yang tidak kalah penting adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dalam banyak kasus, kendala utama dalam pengadaan bukan hanya disebabkan oleh regulasi yang kompleks, tetapi juga oleh keterbatasan pemahaman SDM terkait tahapan pengadaan, manajemen kontrak, serta mekanisme pengendalian internal.

Seringkali, SDM di lapangan memiliki pengalaman praktis dalam menjalankan pengadaan, namun belum memiliki pemahaman yang cukup dalam menyusun proses yang sistematis, terutama dalam hal:

• Penentuan kebutuhan yang tepat, agar pengadaan tidak dilakukan secara impulsif atau tanpa perencanaan.

• Penyusunan dokumen pengadaan yang sesuai standar, seperti TOR (Term of Reference), RKS (Rencana Kerja dan Syarat), dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

• Pelaksanaan evaluasi dan pemilihan penyedia yang transparan, berdasarkan kriteria yang objektif.

• Manajemen kontrak yang baik, termasuk pengawasan pelaksanaan, perubahan kontrak, dan penyelesaian sengketa.

• Pengendalian internal dan mitigasi risiko, agar proses pengadaan bebas dari penyimpangan.

Bimtek ini memberikan pemahaman secara menyeluruh, mulai dari aspek regulasi hingga implementasi praktis. Peserta tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga dilatih untuk menyusun SOP yang efektif dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait. Dengan demikian, SDM akan mampu menjalankan proses pengadaan secara profesional, dengan standar yang sama, sehingga mengurangi risiko kesalahan akibat perbedaan interpretasi atau praktik yang tidak seragam.

Lebih jauh, penguatan kapasitas SDM melalui bimtek juga berdampak pada peningkatan kualitas keputusan pengadaan. Ketika SDM memahami prinsip pengadaan yang benar, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat, efisien, dan akuntabel. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas barang/jasa yang diperoleh serta memperkuat posisi organisasi dalam melakukan negosiasi dan pengelolaan hubungan dengan penyedia.

3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Proses Pengadaan

Peran ketiga bimtek adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan. Dalam organisasi besar seperti BUMD/BUMN, proses pengadaan sering kali melibatkan banyak pihak, unit kerja, dan tahapan yang kompleks. Tanpa SOP yang jelas, proses pengadaan dapat menjadi lambat, tidak terstruktur, dan rentan terjadi kesalahan.

SOP yang baik akan menjadi panduan operasional yang jelas, sehingga setiap pihak memahami alur kerja, tugas, serta tanggung jawabnya. Dengan adanya SOP, proses pengadaan akan memiliki keunggulan sebagai berikut:

• Mengurangi waktu proses, karena setiap tahapan sudah ditentukan dan alur kerja sudah jelas.

• Mengurangi risiko kesalahan, karena ada standar yang harus dipatuhi dalam setiap tahap pengadaan.

• Memperjelas tanggung jawab, sehingga ketika terjadi masalah, dapat segera ditelusuri dan diselesaikan.

• Meminimalkan potensi penundaan, karena SOP dapat mengatur batas waktu dan mekanisme eskalasi jika terjadi hambatan.

• Meningkatkan kualitas output pengadaan, karena proses yang terstandarisasi menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan berkualitas.

Efisiensi ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal efektivitas penggunaan anggaran. Dengan proses yang terstruktur, organisasi dapat menghindari pemborosan dan mark-up harga yang tidak perlu. Selain itu, pengadaan yang efisien juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, karena menunjukkan bahwa organisasi mampu mengelola sumber daya secara profesional dan bertanggung jawab.

4. Membangun Budaya Kepatuhan dan Integritas dalam Organisasi

Peran keempat yang paling penting adalah membangun budaya kepatuhan dan integritas. Pengadaan barang dan jasa sering menjadi sorotan publik karena potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik tidak transparan. Oleh karena itu, organisasi perlu membangun budaya yang menempatkan kepatuhan pada regulasi dan integritas sebagai nilai utama.

SOP yang jelas dan sistem pengendalian yang kuat menjadi alat penting untuk mewujudkan budaya tersebut. Dengan SOP, setiap tahapan pengadaan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti:

• Setiap keputusan pengadaan harus didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan, bukan pada preferensi pribadi atau tekanan pihak tertentu.

• Setiap dokumen pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memudahkan audit dan pemeriksaan internal.

• Setiap pelanggaran dapat terdeteksi lebih cepat, karena ada mekanisme kontrol dan pemisahan tugas yang jelas.

• Integritas menjadi bagian dari proses, bukan sekadar jargon.

Budaya kepatuhan dan integritas ini tidak hanya penting untuk menghindari risiko hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi organisasi. BUMD/BUMN sebagai entitas milik negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjalankan pengadaan secara transparan dan akuntabel. Dengan membangun budaya yang kuat, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi dalam menjalankan tugasnya.

Materi Bimtek (Detail & Sistematis)

Bimtek ini dirancang secara komprehensif dengan materi yang sistematis dan mudah dipahami. Berikut materi utama yang akan dibahas:

1. Kerangka Regulasi Pengadaan BUMD/BUMN

• Pemahaman peraturan LKPP dan peraturan pemerintah terkait pengadaan.

• Kebijakan internal perusahaan dan standar operasional yang berlaku.

• Kepatuhan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat.

2. Tahapan Proses Pengadaan

• Perencanaan kebutuhan (e-Procurement, rencana kerja, dan anggaran).

• Penyusunan dokumen pengadaan (TOR, RKS, HPS, dan kriteria evaluasi).

• Metode pengadaan (lelang, penunjukan langsung, tender terbuka, dll).

• Evaluasi dan penetapan pemenang.

• Penandatanganan kontrak dan pengelolaan pelaksanaan kontrak.

3. Penyusunan SOP Pengadaan

• Struktur SOP yang baku (tujuan, ruang lingkup, definisi, alur, tugas, dan tanggung jawab).

• Pembuatan flowchart alur pengadaan yang mudah dipahami.

• Penentuan indikator kinerja (KPI) dan standar waktu penyelesaian.

• Mekanisme kontrol internal (pemisahan tugas, approval, dan audit).

4. Pengendalian Risiko dan Anti-Fraud

• Identifikasi risiko pengadaan (kolusi, mark-up harga, manipulasi dokumen).

• Mitigasi risiko dan sistem kontrol preventif.

• Penerapan prinsip integritas dan etika pengadaan.

• Mekanisme pelaporan pelanggaran dan whistleblowing.

5. Manajemen Kontrak dan Evaluasi Kinerja Penyedia

• Penyusunan kontrak yang jelas dan mengikat.

• Pengelolaan perubahan kontrak (addendum, klausa denda, dan perpanjangan).

• Monitoring pelaksanaan dan evaluasi kualitas barang/jasa.

• Penanganan sengketa dan penyelesaian masalah.

6. Studi Kasus dan Praktik Penyusunan SOP

• Simulasi penyusunan SOP berdasarkan skenario nyata.

• Review dan feedback oleh narasumber.

• Penyusunan SOP final yang dapat langsung diterapkan.

Tujuan dan Manfaat Bimtek

Bimtek ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi peserta dan organisasi, antara lain:

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang regulasi dan praktik pengadaan barang/jasa BUMD/BUMN.

2. Mampu menyusun SOP pengadaan yang sesuai standar dan mudah diimplementasikan.

3. Memperkuat sistem pengendalian internal dan mitigasi risiko pengadaan.

4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi proses pengadaan.

Manfaat Nyata

• Meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan dengan SOP yang baku dan konsisten.

• Mengurangi risiko penyimpangan dan potensi kerugian melalui kontrol yang lebih baik.

• Mempercepat proses pengadaan dengan alur kerja yang jelas dan standar waktu.

• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

• Meningkatkan kapasitas SDM dalam menyusun dan menerapkan SOP pengadaan.

• Mendukung budaya organisasi yang profesional dan integritas tinggi.

Narasumber

Narasumber pada Bimtek ini merupakan praktisi dan ahli pengadaan barang/jasa dengan pengalaman puluhan tahun di bidang pengadaan, audit internal, dan tata kelola BUMD/BUMN. Kompetensi narasumber meliputi:

• Pengalaman menyusun SOP pengadaan untuk berbagai BUMN/BUMD.

• Praktisi pengadaan yang memahami peraturan LKPP dan kebijakan pemerintah terkini.

• Auditor internal dan eksternal yang berpengalaman dalam pemeriksaan pengadaan.

• Konsultan manajemen risiko dan compliance untuk sektor publik.

Narasumber akan membimbing peserta secara langsung, memberikan studi kasus nyata, serta membantu peserta menyusun SOP yang sesuai kebutuhan organisasi.

FAQ (10 Pertanyaan & Jawaban Lengkap)

1. Apa itu Bimtek Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN?
Bimtek ini adalah pelatihan intensif yang fokus pada penyusunan SOP pengadaan barang/jasa sesuai regulasi dan kebutuhan organisasi. Peserta akan mempelajari tahapan pengadaan, struktur SOP, serta mekanisme kontrol risiko.

2. Siapa yang sebaiknya mengikuti bimtek ini?
Pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen (PPK), tim pengadaan, auditor internal, dan pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan di BUMD/BUMN.

3. Apa manfaat langsung yang akan diperoleh peserta?
Peserta akan mampu menyusun SOP pengadaan yang siap diterapkan, memahami regulasi pengadaan, serta meningkatkan kemampuan pengendalian risiko dan manajemen kontrak.

4. Apakah materi bimtek sesuai dengan peraturan terbaru?
Ya, materi dirancang mengikuti regulasi terkini dan praktik terbaik pengadaan, serta disesuaikan dengan kebutuhan BUMD/BUMN.

5. Apakah ada praktik langsung dalam bimtek?
Ada. Peserta akan melakukan simulasi penyusunan SOP dan mendapatkan feedback langsung dari narasumber.

6. Berapa lama durasi bimtek?
Durasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, umumnya 1–2 hari intensif.

7. Apakah setelah bimtek peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat resmi sebagai bukti mengikuti bimtek.

8. Apakah bimtek ini membantu dalam persiapan audit pengadaan?
Sangat membantu. SOP yang baik akan memudahkan proses audit dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

9. Bagaimana cara mendaftar bimtek ini?
Anda dapat menghubungi Platindo Pusat Pelatihan melalui kontak resmi untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut.

10. Apakah materi bimtek bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi?
Ya, materi dapat disesuaikan, termasuk penyesuaian dengan struktur organisasi, SOP yang sudah ada, dan kebutuhan khusus BUMD/BUMN.

Ayo Tingkatkan Kinerja Pengadaan Anda!

Jangan biarkan proses pengadaan menjadi sumber risiko dan ketidakpastian. Bergabunglah dalam “2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal” bersama Platindo Pusat Pelatihan.

Dapatkan panduan praktis, SOP siap pakai, serta peningkatan kompetensi yang langsung berdampak pada kinerja organisasi. Daftar sekarang dan wujudkan pengadaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel!

2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema:2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal

Metode 2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan:

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember.

Legalitas Lembaga:

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Training Sistem Kas Terpadu Pemerintah Daerah

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.70.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Pelatihan Akuntabilitas Keuangan Publik

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Modern

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

2026 Strategic Bimtek: Penyusunan SOP Pengadaan Barang & Jasa BUMD/BUMN untuk Kinerja Maksimal