Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Pendahuluan

Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel, temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi pemerintah daerah (Pemda) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap tahun, BPK RI melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan berbagai temuan yang mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Temuan BPK tidak sekadar menjadi catatan administratif, melainkan juga menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, tindak lanjut temuan BPK menjadi aspek krusial yang menentukan reputasi, kelancaran program, serta kesiapan Pemda/OPD menghadapi pemeriksaan berikutnya.bimtek tindak lanjut temuan BPK bimtek tindak lanjut temuan BPK

Kendati temuan BPK sering kali dipandang sebagai tantangan, namun sejatinya temuan tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Namun, banyak OPD/Pemda yang mengalami kendala dalam menyusun tindak lanjut yang tepat dan sistematis, mulai dari identifikasi akar masalah, penyusunan rekomendasi, hingga implementasi dan monitoring. Keterbatasan kapasitas SDM, kompleksitas regulasi, serta beban kerja operasional menjadi faktor yang sering menghambat proses tindak lanjut. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembinaan dan peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis (bimtek) menjadi sangat mendesak. Bimtek Prioritas 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut, dengan pendekatan yang aplikatif, terstruktur, dan berbasis praktik terbaik (best practice).bimtek tindak lanjut temuan BPK

Bimtek ini dirancang khusus untuk membantu OPD/Pemda dalam memahami esensi temuan BPK, mengidentifikasi penyebab, serta merancang tindak lanjut yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pemahaman yang mendalam, OPD/Pemda akan mampu memperbaiki kelemahan sistem, memperkuat dokumentasi, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja organisasi. Pada akhirnya, bimtek ini tidak hanya membantu memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, dan kepercayaan publik.bimtek tindak lanjut temuan BPK

Definisi Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Bimbingan Teknis (Bimtek) Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda adalah program pelatihan yang dirancang secara sistematis, terstruktur, dan berbasis praktik untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Program ini menjadi kebutuhan strategis karena temuan BPK RI tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengelolaan program dan layanan publik. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami, merespons, dan menyelesaikan temuan BPK dengan tepat menjadi indikator penting bagi kinerja organisasi pemerintah daerah.

Bimtek ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik temuan BPK RI, mulai dari temuan kepatuhan, temuan kinerja, hingga temuan terkait pengendalian internal. Setiap jenis temuan memiliki implikasi yang berbeda terhadap perbaikan yang harus dilakukan, sehingga pemahaman yang tepat menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut yang paling efektif. Program pelatihan ini membantu peserta untuk membedakan antara temuan yang bersifat administratif (misalnya kesalahan pencatatan atau dokumentasi), temuan kepatuhan (misalnya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan), dan temuan kinerja (misalnya ketidakefisienan program atau tidak tercapainya indikator). Dengan pemahaman ini, peserta akan mampu merumuskan strategi perbaikan yang sesuai dengan akar masalah dan dampak temuan.

Bimtek ini juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga bersifat strategis, realistis, dan terukur. RTL yang baik mencakup identifikasi temuan, penentuan akar masalah, penetapan tindakan perbaikan, serta penyusunan target waktu dan indikator keberhasilan. RTL yang disusun secara matang akan membantu OPD/Pemda dalam mengelola proses perbaikan secara sistematis dan terkoordinasi. Dalam praktiknya, RTL juga berfungsi sebagai alat manajemen untuk memonitor progres perbaikan, mengidentifikasi hambatan, serta mengambil langkah korektif jika diperlukan. Dengan demikian, RTL bukan sekadar dokumen pelengkap, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan temuan BPK ditindaklanjuti secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengendalian internal, bimtek ini berperan sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian internal yang menjadi dasar pencegahan terjadinya temuan serupa di masa mendatang. Pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai aturan, tujuan, dan standar yang ditetapkan. Banyak temuan BPK RI sebenarnya berakar pada lemahnya pengendalian internal, seperti tidak adanya SOP yang jelas, kurangnya pemisahan fungsi, atau kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Bimtek ini memberikan peserta pemahaman dan keterampilan dalam merancang perbaikan pengendalian internal yang sesuai dengan kondisi organisasi, sehingga potensi kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan.

Selanjutnya, bimtek ini mengarahkan peserta untuk memahami alur proses pemeriksaan BPK RI secara menyeluruh. Pemahaman alur ini penting agar OPD/Pemda dapat mengantisipasi tahapan pemeriksaan, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, serta menyusun strategi komunikasi yang efektif dengan tim pemeriksa. Tahapan pemeriksaan BPK umumnya meliputi perencanaan, pemeriksaan lapangan, penyusunan temuan, dan penetapan rekomendasi. Pada setiap tahapan, terdapat kebutuhan dokumen dan bukti pendukung yang berbeda. Oleh karena itu, bimtek ini memberikan panduan praktis mengenai jenis dokumen yang harus disiapkan, cara menyusun bukti pendukung yang sesuai standar audit, serta teknik penyusunan narasi yang jelas dan sistematis.

Tidak kalah penting, bimtek ini juga membahas mekanisme penyelesaian temuan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Setiap temuan BPK harus ditindaklanjuti dengan rencana perbaikan yang sesuai ketentuan, serta dilaporkan secara tepat waktu. Bimtek ini membantu peserta memahami regulasi terkait tindak lanjut temuan, termasuk pedoman penyusunan laporan, format RTL, dan tata cara pelaporan kemajuan. Pemahaman regulasi ini penting agar tindak lanjut dilakukan secara sah dan sesuai prosedur, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Selain itu, pemahaman regulasi juga membantu OPD/Pemda dalam menjaga kredibilitas dan integritas organisasi.

Dalam pelaksanaan bimtek, peserta akan dibimbing melalui proses analisis temuan dengan pendekatan yang sistematis. Analisis temuan mencakup identifikasi masalah, pemetaan dampak, serta penentuan akar penyebab (root cause). Teknik root cause analysis sangat penting karena banyak perbaikan yang dilakukan sering kali hanya bersifat kosmetik, tanpa menyentuh akar masalah. Akibatnya, temuan serupa akan muncul kembali pada pemeriksaan berikutnya. Dengan pendekatan root cause analysis, peserta akan mampu merancang tindakan perbaikan yang lebih mendalam dan berkelanjutan, sehingga temuan tidak berulang.

Selain analisis temuan, bimtek ini juga membekali peserta dengan kemampuan merancang rekomendasi perbaikan yang realistis dan terukur. Rekomendasi yang baik harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, kemampuan organisasi, serta prioritas perbaikan. Rekomendasi yang terlalu ideal namun tidak realistis akan sulit diimplementasikan, sementara rekomendasi yang terlalu sederhana tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, bimtek ini memberikan panduan dalam merumuskan rekomendasi yang tepat, mencakup langkah perbaikan, penanggung jawab, jadwal, serta indikator keberhasilan.

Dalam konteks praktik, bimtek ini dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi yang relevan dengan kondisi OPD/Pemda. Studi kasus diambil dari temuan-temuan nyata yang sering muncul dalam pemeriksaan BPK, seperti ketidaksesuaian belanja, kelemahan pengendalian internal, dan penyusunan laporan yang tidak lengkap. Melalui studi kasus, peserta akan belajar bagaimana menganalisis temuan, menyusun RTL, serta menyiapkan bukti pendukung. Simulasi dilakukan untuk memberikan pengalaman praktis dalam menyusun dokumen dan melakukan komunikasi dengan auditor. Metode pembelajaran ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan langkah-langkah perbaikan secara langsung di lingkungan kerja.

Lebih lanjut, bimtek ini juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan berjalan sesuai jadwal dan mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas perbaikan, apakah telah menyelesaikan akar masalah dan mengurangi risiko temuan berulang. Bimtek ini memberikan alat dan metode monitoring yang praktis, seperti checklist, matriks tindak lanjut, dan dashboard pemantauan. Dengan monitoring dan evaluasi yang baik, OPD/Pemda dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan perbaikan berlangsung berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Bimtek Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda merupakan program pelatihan yang sangat strategis untuk memperkuat kapasitas SDM pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan pemeriksaan dan pengawasan. Dengan pemahaman jenis temuan, analisis akar masalah, penyusunan RTL, penguatan pengendalian internal, serta kemampuan menyusun dokumen dan bukti pendukung, peserta akan mampu menindaklanjuti temuan BPK secara tepat, sistematis, dan akuntabel. Program ini tidak hanya membantu memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, transparansi, dan kepercayaan publik.

Peran dan Pentingnya Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bukan lagi sekadar catatan administratif, tetapi menjadi indikator penting kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi pemerintah daerah. Temuan BPK dapat mencerminkan seberapa baik suatu OPD/Pemda menjalankan prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas program. Oleh karena itu, tindak lanjut temuan BPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya perbaikan sistemik, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Di sinilah peran Bimtek Tindak Lanjut Temuan BPK RI menjadi sangat strategis, karena program ini membantu memperkuat kapasitas SDM dalam menindaklanjuti temuan secara tepat, sistematis, dan berkelanjutan.

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Kinerja OPD/Pemda

Temuan BPK sering kali mengungkapkan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan aturan, serta kesalahan administrasi yang berpotensi berdampak pada kualitas laporan keuangan. Kelemahan ini tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. Ketika temuan BPK tidak ditindaklanjuti secara tepat, kelemahan yang sama berpotensi terus muncul, sehingga kualitas tata kelola dan kinerja organisasi menjadi stagnan atau bahkan menurun.

Bimtek ini berperan sebagai penguatan kapasitas SDM untuk memahami akar permasalahan yang mendasari temuan. Peserta dibimbing untuk mengidentifikasi proses yang lemah, memahami penyebab utama, dan merancang perbaikan yang relevan dengan konteks organisasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, OPD/Pemda dapat memperbaiki sistem pengendalian internal, menyusun SOP yang lebih jelas, dan memperkuat mekanisme pengawasan. Perbaikan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja secara keseluruhan, karena proses yang lebih baik akan menghasilkan output yang lebih berkualitas.

Selain itu, tindak lanjut yang efektif juga meningkatkan efektivitas program dan penggunaan anggaran. Dalam banyak kasus, temuan BPK terkait dengan ketidakefisienan pelaksanaan program, penggunaan anggaran yang tidak sesuai prioritas, atau tidak adanya indikator kinerja yang jelas. Bimtek ini membantu OPD/Pemda menyusun perbaikan yang tidak hanya memperbaiki administrasi, tetapi juga memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan demikian, pengelolaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran, dan program pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

2. Mengurangi Risiko Temuan Berulang

Salah satu masalah yang sering dialami OPD/Pemda adalah munculnya temuan yang sama pada setiap periode pemeriksaan. Hal ini biasanya terjadi karena tindak lanjut yang dilakukan bersifat parsial atau hanya bersifat “menghapus temuan” tanpa menyelesaikan akar masalah. Temuan berulang tidak hanya mencerminkan kelemahan pengendalian internal, tetapi juga mengindikasikan adanya masalah budaya kerja, koordinasi, atau komitmen organisasi dalam menjalankan tata kelola yang baik.

Bimtek ini membantu peserta memahami pentingnya analisis akar penyebab (root cause analysis). Dengan metode ini, peserta tidak hanya fokus pada gejala temuan, tetapi mampu menelusuri faktor penyebab yang mendasari. Misalnya, temuan terkait ketidaksesuaian dokumen bisa jadi disebabkan oleh SOP yang tidak jelas, kurangnya kapasitas SDM, atau sistem arsip yang tidak memadai. Dengan mengetahui akar masalah, perbaikan yang dilakukan menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

Lebih jauh lagi, bimtek ini mendorong OPD/Pemda untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan adanya SOP yang jelas, pembagian tugas yang tepat, serta mekanisme pengawasan yang rutin, risiko terjadinya temuan berulang dapat diminimalkan. Selain itu, monitoring dan evaluasi tindak lanjut menjadi bagian dari budaya kerja yang mendorong perbaikan terus-menerus. Sehingga, temuan tidak hanya ditutup secara administratif, tetapi benar-benar diselesaikan secara substantif.

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik dan Peringkat WTP

Dalam era keterbukaan informasi dan tuntutan akuntabilitas publik, kepercayaan masyarakat menjadi aset penting bagi pemerintah daerah. Kepercayaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, tetapi juga oleh bagaimana pemerintah mengelola keuangan dan menjalankan fungsi pengawasan internal. Ketika temuan BPK ditindaklanjuti dengan baik, pemerintah daerah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik, karena masyarakat melihat adanya upaya perbaikan yang nyata dan berkelanjutan.

Selain aspek kepercayaan publik, tindak lanjut temuan BPK yang efektif juga berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah. Laporan keuangan yang lebih rapi, akurat, dan sesuai standar akan meningkatkan peluang OPD/Pemda untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau mempertahankan opini tersebut. Opini WTP merupakan indikator kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang sangat penting. Opini ini tidak hanya memberikan citra positif, tetapi juga dapat membuka peluang lebih besar dalam mendapatkan dukungan anggaran, investasi, dan kolaborasi program dari berbagai pihak.

Bimtek ini membantu peserta memahami standar dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Peserta akan dibekali keterampilan dalam memperbaiki dokumentasi, menyusun bukti pendukung, serta mengelola proses tindak lanjut secara terstruktur. Dengan demikian, OPD/Pemda tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang berdampak pada peningkatan reputasi dan kredibilitas organisasi.

4. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah fondasi utama untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan dan program. Pengendalian internal mencakup kebijakan, prosedur, mekanisme monitoring, serta budaya kerja yang mendukung kepatuhan dan akuntabilitas. Temuan BPK sering kali berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal, seperti tidak adanya pemisahan fungsi, tidak adanya SOP, atau kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Bimtek ini berperan penting dalam membantu OPD/Pemda membangun dan memperkuat sistem pengendalian internal. Peserta akan belajar bagaimana menyusun SOP yang sesuai kebutuhan, mengatur mekanisme pembagian tugas dan wewenang, serta membangun sistem pengawasan yang efektif. Penguatan sistem pengendalian internal tidak hanya mengurangi risiko temuan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Dengan pengendalian internal yang kuat, organisasi mampu menjalankan aktivitas secara lebih tertib, terukur, dan konsisten.

Selain itu, bimtek ini juga membantu OPD/Pemda membangun sistem dokumentasi yang lebih baik. Dokumentasi yang lengkap dan sistematis merupakan salah satu bukti utama dalam pemeriksaan BPK. Dokumen yang rapi tidak hanya memudahkan proses audit, tetapi juga memudahkan internal organisasi dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan. Dengan dokumentasi yang baik, OPD/Pemda akan lebih mudah membuktikan kepatuhan terhadap regulasi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Materi Bimtek

Materi bimtek disusun secara komprehensif dan sistematis agar peserta mampu memahami dan menerapkan tindak lanjut temuan BPK secara efektif. Materi utama meliputi:

1. Pengenalan Proses Pemeriksaan BPK RI

   • Tahapan pemeriksaan

   • Jenis temuan dan kategori temuan

   • Mekanisme komunikasi dan klarifikasi temuan

2. Analisis Temuan BPK

   • Identifikasi jenis temuan (administratif, kepatuhan, kinerja, pengendalian internal)

   • Teknik analisis akar masalah (root cause analysis)

   • Dampak temuan terhadap organisasi dan pelayanan publik

3. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)

   • Struktur RTL yang benar

   • Penetapan prioritas perbaikan

   • Penetapan target, indikator, dan timeline pelaksanaan

4. Perbaikan Sistem Pengendalian Internal

   • Penyusunan SOP dan pedoman kerja

   • Penguatan mekanisme monitoring internal

   • Penguatan dokumentasi dan arsip

5. Penyusunan Bukti Pendukung dan Dokumentasi

   • Standar bukti audit yang dapat diterima

   • Teknik penyusunan dokumen yang lengkap dan sistematis

   • Pengelolaan arsip elektronik dan fisik

6. Pelaporan Tindak Lanjut dan Pelaporan Kemajuan

   • Format laporan yang sesuai

   • Teknik penyusunan narasi dan data pendukung

   • Penyusunan laporan kemajuan dan evaluasi pelaksanaan

7. Studi Kasus dan Simulasi

   • Studi kasus temuan BPK riil

   • Simulasi penyusunan RTL dan laporan tindak lanjut

   • Diskusi dan evaluasi solusi perbaikan

Tujuan dan Manfaat

Tujuan Bimtek

• Meningkatkan pemahaman peserta terhadap temuan BPK dan mekanisme tindak lanjut.

• Membekali peserta dengan keterampilan analisis temuan dan penyusunan RTL yang tepat.

• Menguatkan kemampuan penyusunan bukti pendukung dan dokumentasi audit.

• Meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut.

Manfaat Nyata bagi Peserta

1. Kemampuan Menyusun RTL yang Sistematis
   Peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut yang terstruktur, realistis, dan mudah dievaluasi.

2. Peningkatan Kualitas Dokumentasi
   Puskesmas/OPD memiliki sistem dokumentasi yang rapi dan siap audit.

3. Perbaikan Proses Pengendalian Internal
   Penguatan SOP dan mekanisme pengawasan internal.

4. Mengurangi Risiko Temuan Berulang
   Perbaikan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan Pelayanan Publik
   Dengan tata kelola yang baik, pelayanan publik menjadi lebih efektif dan terpercaya.

Narasumber

Bimtek ini dipandu oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang audit, keuangan daerah, serta tindak lanjut temuan BPK. Narasumber merupakan praktisi dan akademisi yang memiliki rekam jejak dalam:

• Penyusunan laporan keuangan daerah

• Audit internal dan eksternal

• Penguatan sistem pengendalian internal

• Penyusunan rencana tindak lanjut temuan BPK

• Pelatihan dan pendampingan OPD/Pemda di berbagai daerah

Dengan kombinasi pengalaman praktis dan keilmuan, narasumber akan memberikan wawasan yang relevan dan dapat langsung diterapkan di OPD/Pemda.

FAQ (10 Pertanyaan dan Jawaban)

1. Apa itu temuan BPK RI?
   Temuan BPK adalah catatan atau rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan dan kinerja OPD/Pemda.

2. Mengapa tindak lanjut temuan BPK penting?
   Karena tindak lanjut menunjukkan komitmen OPD/Pemda untuk memperbaiki kelemahan, meningkatkan tata kelola, dan menghindari temuan berulang.

3. Siapa yang sebaiknya mengikuti bimtek ini?
   Kepala OPD, bendahara, pengelola keuangan, auditor internal, serta tim yang menangani tindak lanjut temuan BPK.

4. Apakah bimtek ini sesuai untuk OPD baru?
   Sangat sesuai, karena membantu membangun sistem pengendalian internal sejak awal.

5. Apa output yang dihasilkan peserta?
   Peserta dapat menyusun RTL, bukti pendukung, serta laporan tindak lanjut yang siap diaudit.

6. Apakah materi bimtek berbasis studi kasus?
   Ya, materi dilengkapi studi kasus dan simulasi yang relevan dengan kondisi OPD/Pemda.

7. Berapa lama durasi bimtek?
   Durasi dapat disesuaikan, umumnya 1–2 hari (dapat disesuaikan kebutuhan OPD/Pemda).

8. Apakah ada sertifikat?
   Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat resmi dari Platindo Pusat Pelatihan.

9. Apakah bimtek ini membantu dalam meraih opini WTP?
   Bimtek ini membantu memperbaiki tata kelola dan pelaporan sehingga berpotensi meningkatkan kualitas opini.

10. Bagaimana cara mendaftar?
    Silakan menghubungi Platindo Pusat Pelatihan melalui kontak resmi untuk informasi pendaftaran dan jadwal.

Tingkatkan kualitas tata kelola keuangan dan kinerja OPD/Pemda Anda dengan mengikuti Bimtek Prioritas 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda. Dapatkan pemahaman mendalam, keterampilan praktis, serta solusi terbaik untuk menyusun tindak lanjut yang tepat dan audit ready. Daftar sekarang bersama Platindo Pusat Pelatihan dan wujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema:Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Metode Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan:

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember.

Legalitas Lembaga:

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan: Training Sistem Kas Terpadu Pemerintah Daerah

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.70.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Pelatihan Akuntabilitas Keuangan Publik

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Modern

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

Bimtek Prioritas Terbaru 2026: Tindak Lanjut Temuan BPK RI pada OPD/Pemda