Bimtek Keuangan – Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru
Bimtek Keuangan – Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru
Bimtek Keuangan – Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru
Bimtek Keuangan – Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru. Dalam lanskap ekonomi dan regulasi yang terus berkembang pesat, manajemen keuangan yang efektif dan akuntabilitas fiskal telah menjadi pilar utama bagi keberhasilan setiap organisasi, baik sektor publik maupun swasta. Indonesia, dengan dinamika pertumbuhan ekonomi dan reformasi tata kelola, menuntut setiap entitas untuk memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan, perpajakan, anggaran, dan pelaporan yang sesuai standar. Perubahan kebijakan, adopsi teknologi baru, serta peningkatan ekspektasi akan transparansi keuangan menjadikan peran profesional keuangan semakin krusial dan kompleks. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi berkelanjutan di bidang keuangan bukanlah lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Tantangan di bidang keuangan tidak hanya sebatas pada pemahaman teori, tetapi juga pada kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari. Mulai dari penyusunan anggaran yang realistis, pengelolaan arus kas yang sehat, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang dinamis, hingga penyusunan laporan keuangan yang akurat dan relevan, setiap aspek memerlukan keahlian khusus. Di era digital ini, tuntutan terhadap efisiensi proses keuangan dan pemanfaatan teknologi keuangan (fintech) juga semakin tinggi. Organisasi yang gagal beradaptasi dengan perubahan ini berisiko menghadapi inefisiensi, sanksi hukum, atau bahkan krisis finansial yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis mereka.
Merespons kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas di bidang keuangan, program Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan menjadi instrumen yang sangat relevan dan efektif. Bimtek ini tidak hanya menyediakan pembaruan pengetahuan tentang regulasi terbaru, tetapi juga melatih keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan secara profesional. Baik bagi aparatur pemerintah yang mengelola keuangan negara, staf keuangan perusahaan swasta, maupun individu yang ingin meningkatkan pemahaman keuangan personal, Bimtek Keuangan menawarkan solusi pembelajaran yang terstruktur dan berorientasi pada hasil. Pentingnya Bimtek Keuangan ini tidak dapat dilebih-lebihkan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan organisasi.
Platindo Pusat Pelatihan, sebagai institusi yang berkomitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan bangga menyajikan berbagai Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru. Kami memahami bahwa setiap entitas memiliki kebutuhan keuangan yang spesifik. Oleh karena itu, kami merancang berbagai modul pelatihan yang relevan dengan tantangan dan tren terkini di bidang keuangan. Dari dasar-dasar manajemen keuangan hingga topik spesialisasi seperti perpajakan digital, audit internal berbasis risiko, atau pengelolaan aset daerah, setiap Bimtek Keuangan kami didesain untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi peserta, membekali mereka dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di lingkungan keuangan modern.
Definisi Bimtek Keuangan – Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru
Bimtek Keuangan dapat didefinisikan sebagai sebuah program pelatihan terstruktur dan intensif yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi profesional di berbagai aspek manajemen keuangan. Program ini tidak hanya berfokus pada teori dasar, tetapi juga pada aplikasi praktis dari regulasi, standar, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan. Dengan menghadirkan Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru, Platindo Pusat Pelatihan berkomitmen untuk selalu relevan dengan dinamika sektor keuangan, memastikan peserta mendapatkan informasi dan keterampilan terkini yang paling dibutuhkan.
Secara spesifik, definisi Bimtek Keuangan mencakup pengembangan pemahaman tentang siklus keuangan lengkap, mulai dari perencanaan (seperti penyusunan anggaran), pelaksanaan (misalnya pengelolaan kas dan transaksi keuangan), hingga pelaporan (penyusunan laporan keuangan) dan pengawasan (audit internal atau eksternal). Dalam konteks Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru, cakupannya meluas hingga isu-isu kontemporer seperti keuangan digital, analisis data keuangan, perpajakan terkini, dan manajemen risiko keuangan. Hal ini menjadikan Bimtek Keuangan sebagai jembatan penting antara teori akademik dan praktik profesional yang dinamis.
Definisi Bimtek Keuangan juga merujuk pada metodologi pelatihan yang interaktif dan partisipatif. Materi tidak hanya disampaikan melalui ceramah, tetapi juga melalui studi kasus nyata, simulasi praktis, diskusi kelompok, dan latihan soal. Pendekatan ini memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami konsep secara kognitif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam skenario kerja mereka. Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru kami selalu diperbarui untuk mencerminkan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan tantangan yang dihadapi oleh profesional keuangan, memastikan relevansi dan dampak maksimal dari setiap Bimtek Keuangan.
Secara lebih luas, Bimtek Keuangan adalah investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik (good financial governance). Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa individu dan organisasi memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola aset dan liabilitas secara bertanggung jawab, mematuhi semua regulasi yang berlaku, dan mengambil keputusan keuangan yang berdasarkan informasi akurat. Dengan Pilihan Materi Bimtek Keuangan Terbaru yang ditawarkan, Platindo Pusat Pelatihan bertujuan untuk memberdayakan para profesional keuangan untuk menjadi agen perubahan yang mampu mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di institusi mereka.
Pilihan Materi Bimtek Keuangan
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | Implementasi Kepmendagri No. 900.1.155-3406 Tahun 2024 – Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah |
| 2 | Transformasi dan tata cara perencanaan pelaksanaan, & pertanggungjawaban perjalanan dinas berdasarkan perpres nomor 53 tahun 2023 |
| 3 | Penatausahaan Keuangan Aplikasi Bimtek SIPD RI & Penggunaan Kartu Kredit Pemda (KKD) |
| 4 | Perpres 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional |
| 5 | Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 6 | Implementasi Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 |
| 7 | Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah Dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2022 |
| 8 | Bimtek Sosialisasi Perpres No.33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) |
| 9 | Teknis dan Mekanisme Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah berdasarkan Regulasi Terbaru. |
| 10 | Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD 2023 |
| 11 | Tata Cara Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah ( KKPD ) dalam Pelaksanaan APBD |
| 12 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 40 Tahun 2020. |
| 13 | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2018. |
| 14 | Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya PERMENDAGRI Nomor 99 Tahun 2019. |
| 15 | Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. |
| 16 | Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan. |
| 17 | Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan. |
| 18 | Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. |
| 19 | Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sesuai PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2018. |
| 20 | Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah. |
| 21 | Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD |
| 22 | Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.Reporting, E.Siap/BMD. |
| 23 | Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam Kerangka Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dan Strategi Pemeriksaan serta Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah. |
| 24 | Kebijakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam APBD 2023. |
| 25 | Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak. |
| 26 | Sistem Dan Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). |
| 27 | Isu Strategis Pengelelolaan Perpajakan oleh Bendahara. |
| 28 | Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi Bendahara Satuan Kerja BLUD. |
| 29 | Teknis Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). |
| 30 | Sosialisasi PMK Nomor 112/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 dan PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. |
| 31 | Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara. |
| 32 | Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 33 | Implementasi PERMENDAGRI RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. |
| 34 | Sosialisasi PMK No 24/PMK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. |
| 35 | Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Secara Efektif dan Efesien. |
| 36 | Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah. |
| 37 | Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 38 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. |
| 39 | Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023. |
| 40 | Permendagri 123 Tahun 2018 Tentang Hibah Bansos Yang Bersumber Dari APBD. |
| 41 | Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD. |
| 42 | Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif. |
| 43 | Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Akrual dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. |
| 44 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020. |
| 45 | Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023. |
| 46 | Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. |
| 47 | Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya. |
| 48 | Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. |
| 49 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2023. |
| 50 | Tata Cara Pengelolaan Pajak bagi Belanja yang Bersumber dari APBD. |
| 51 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi PPK dan Bendaharawan SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. |
| 52 | Tata Cara Proses Penuntutan Penggantian Kerugian Daerah, serta Penghapusan Piutang Kerugian Daerah Sesuai PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2019 tentang Penyelesaian |
| 53 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain. |
| 54 | Penyiapan Perumusan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara. |
| 55 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perbendaharaan Negara Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. |
| 56 | Perumusan Standar, Norma, Pedoman, Kriteria, Dan Prosedur Di Bidang Perbendaharaan Negara. |
| 57 | Pemberian Bimbingan Teknis Dan Evaluasi Di Bidang Perbendaharaan Negara. |
| 58 | Pengembangan Sistem Informasi Perbendaharaan Negara; Pelaksanaan Administrasi Direktorat Jenderal. |
| 59 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya. |
| 60 | Peningkatan Tata Kelola, dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD, Tupoksi Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), serta Antisipasi Pemeriksaan Terhadap Bendaharawan ( Uang / Barang ). |
| 61 | Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya. |
| 62 | Analisa Standar Biaya Umum Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD. |
| 63 | Tertib Administrasi Pemerintah Daerah Terkait LAKIP, RENSTRA, Manajemen Aset, dan Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD. Serta Penerapan Berbasis Akrual Dalam Laporan Pertanggungjawaban PEMDA. |
| 64 | Penguatan Kapasitas Bendaharawan Terkait Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Tatacara Perjalanan Dinas, Perpajakan, serta Antisipasi Audit BPK-RI. |
| 65 | Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran. |
| 66 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD. |
| 67 | Analisa Biaya Masukan dan Keluaran Tahun 2023 Serta Mekanisme Pemotongan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran SKPD / Kuasa BUD. |
| 68 | Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran UP,GU,TU Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual. |
| 69 | Tata Cara Pengelolaan Transaksi Keuangan Oleh Bendahara Pengeluaran Dengan Penyajian Laporan Dengan Sistem Akrual. |
| 70 | Prosedur Penatausahaan Dana APBN Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawabannya Oleh Bendahara Pengeluaran. |
| 71 | Persiapan Audit Keuangan, Aset, dan Kinerja Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) Tahun Anggaran 2016. Sistem Pengendalian Internal,dan Eksternal PEMDA. |
| 72 | Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). |
| 73 | Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 74 | Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019. |
| 75 | Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi. |
| 76 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual. |
| 77 | Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost. |
| 78 | Proses Pembukuan, Pendataan, Verifikasi, dan Pertanggungjawaban, Serta Pelaporan Keuangan Daerah di Lingkungan SKPD. |
| 79 | Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku. |
| 80 | Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. |
| 81 | Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, serta perencanaan dan pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri berdasarkan PERMENDAGRI 29 Tahun 2016. |
| 82 | Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaksanaan Verifikasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD. |
| 83 | Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014. |
| 84 | Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). |
| 85 | Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Menpan dan RB No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. |
| 86 | Standar Umum, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. |
| 87 | Penatahausahaan dan Pengeolaan Keuangan Daerah Serta Sistem Pelaporan Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2020. |
| 88 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual. |
| 89 | Manajemen Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Koperasi Serta Analisa Laporan Keuangan Koperasi. |
| 90 | Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. |
| 91 | Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014. |
| 92 | Menyusun dan Menyajikan LKPJ dan LKPD Menjadi Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Akuntabel dan Profesional. |
| 93 | Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007. |
| 94 | Proses Laporan Keuangan dan Perpajakan di Lingkungan SKPD. |
| 95 | Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP. |
| 96 | Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Berdasarkan Peraturan BPK-RI Nomor 01 Tahun 2017. |
| 97 | Pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan SIPTL (sistem pemantauan tindak lanjut). |
| 98 | Tata cara Mengantisipasi Pemeriksaan Oleh BPK – RI, serta Sistem Pengendalian Internal dan Eksternal Pemerintahan Daerah. |
| 99 | Verifikasi Dan Akuntansi Anggaran Pembiayaan Dan Perhitungan (APP). |
| 100 | Tata Cara Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah. |
| 101 | Tata Cara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Berdasarkan PERMENDAGRI 64 Tahun 2020. |
| 102 | Bimbingan Teknis Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2023. |
| 103 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. |
| 104 | Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. |
| 105 | Tata Cara Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer, dan Penatausahaan Kas Dalam Penerapan Belanja Langsung, dan Belanja Tidak Langsung. |
| 106 | Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Penerapan Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2020 Berdasarkan PMK No 78/PMK.02/2019. |
| 107 | Manajemen Resiko Kebijakan Anggaran. |
| 108 | Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah. |
| 109 | Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan. |
| 110 | Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan keuangan yang Transparan dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan. |
| 111 | Implementasi Penerapan Standar Biaya Masukan Untuk Tahun 2023 Dan Standar Biaya Keluaran Tahun 2023. |
| 112 | Penyusunan RKPD Tahun 2023. |
| 113 | Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah. |
| 114 | Langkah-Langkah Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai. |
| 115 | Sosialisasi Transaksi Non Tunai Dan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian. |
| 116 | Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah. |
| 117 | Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 118 | Sistem Penatausahaan Adminstrasi Pimpinan Yang Efektif dan Efisien Berdasarkan, Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitrasi Pemerintahan. |
| 119 | Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014. |
| 120 | Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD. |
| 121 | Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. |
| 122 | Analisis Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah. |
| 123 | Implementasi dan Penerapan transaksi non tunai pada pemerintah provinsi / kabupaten / kota Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ. |
| 124 | Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah ( PP No. 10 Tahun 2011). |
| 125 | Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PKM.05/2011). |
| 126 | Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial. |
| 127 | Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan SIMDA, serta Pengadministrasian Keuangan SKPD/OPD yang Akuntabel. |
| 128 | Bimbingan Teknis Implementasi Standar Harga Satuan Regional Berdasarkan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Sesuai PP 12 Tahun 2019. |
| 129 | Kebijakan Jabatan Fungsional Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 130 | Tata Kelola Keuangan Bumd Perusahaan Umum Daerah Dalam Rangka Peningkatan Layanan. |
| 131 | Manajemen Kas Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 132 | Implementasi Kebijakan E-Governmet Dan Transaksi Non Tunai Pada Pengelolaan Keuangan SKPD |
| 133 | Implementasi Kebijakan E-Government Pada Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 134 | Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Menuju Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Penatausahaan Administrasi Pengelolaan Keuangan. |
| 135 | Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2017. |
| 136 | Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) |
Bimtek Keuangan
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Platindo Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Keuangan
Metode Bimtek Keuangan
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan: Bimtek Keuangan
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek Keuangan
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasilitas Bimtek Keuangan
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran: Bimtek Keuangan
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 085 376 771 176
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person Bimtek Keuangan
- Arie – Hp/Wa: 085 376 771 176
- website : https://www.bimtekplatindo.com/
Bimtek Keuangan
