Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa

Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas strategis dalam mendukung keberlangsungan operasional dan pencapaian target bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kualitas proses pengadaan berpengaruh terhadap efisiensi biaya, ketepatan pemenuhan kebutuhan, kualitas barang dan jasa, serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, pengadaan BUMD memiliki tantangan yang cukup kompleks. Perbedaan karakteristik usaha, kebijakan internal, sumber pendanaan, mekanisme pemilihan penyedia, hingga pengawasan kontrak dapat menimbulkan risiko hukum dan operasional apabila tidak dikelola secara tepat. Permasalahan seperti konflik kepentingan, ketidaksesuaian spesifikasi, kewajaran harga, kelemahan dokumentasi, keterlambatan pekerjaan, dan indikasi penyimpangan perlu diantisipasi melalui pengendalian internal yang memadai.

Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa dirancang untuk meningkatkan kompetensi direksi, pejabat pengadaan, tim teknis, auditor internal, serta pihak terkait agar mampu memahami kerangka hukum, memperkuat sistem pengawasan, dan mengelola risiko pengadaan secara sistematis.

Penguatan tata kelola tersebut juga berkaitan dengan Bimtek Penyusunan SOP Pengadaan Barang dan Jasa BUMD/BUMN yang membahas penyusunan prosedur pengadaan, pembagian kewenangan, pengendalian internal, serta standardisasi proses pengadaan perusahaan.

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa BUMD

Pengadaan barang dan jasa BUMD merupakan rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan perusahaan melalui proses perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga serah terima barang atau jasa. Proses tersebut dilaksanakan untuk menunjang kegiatan operasional, investasi, pelayanan, dan pengembangan usaha perusahaan milik daerah.

Pengadaan BUMD perlu memperhatikan karakteristik badan usaha, ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, serta peraturan internal perusahaan. Salah satu landasan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang mengatur penyelenggaraan BUMD, tata kelola perusahaan yang baik, serta pengadaan barang dan jasa.

Dalam penerapannya, ketentuan pengadaan BUMD perlu diterjemahkan ke dalam peraturan direksi, pedoman pengadaan, SOP, dan mekanisme pengendalian yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik perusahaan. BUMD juga perlu memperhatikan ketentuan daerah dan persyaratan khusus apabila pengadaan berkaitan dengan penugasan pemerintah atau sumber pendanaan tertentu.

Dengan demikian, pengadaan yang profesional bukan hanya berorientasi pada proses pembelian, melainkan juga memastikan bahwa keputusan pengadaan memiliki dasar hukum, pertimbangan bisnis, dokumentasi, dan pengendalian risiko yang memadai.

Pentingnya Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

Pengadaan barang dan jasa memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan sumber daya perusahaan. Kesalahan dalam menentukan kebutuhan, menyusun spesifikasi, menetapkan metode pemilihan, atau mengelola kontrak dapat berdampak terhadap biaya operasional, kualitas pekerjaan, serta reputasi BUMD.

Selain itu, perkembangan regulasi dan tuntutan penerapan tata kelola perusahaan yang baik mendorong BUMD untuk memperkuat kompetensi SDM pengadaan dan pengawasan. Perusahaan membutuhkan personel yang tidak hanya memahami prosedur administrasi, tetapi juga mampu membaca risiko, mengidentifikasi ketidaksesuaian, serta menyiapkan bukti pertanggungjawaban yang memadai.

Beberapa alasan penting pelaksanaan bimtek ini meliputi:

1. Memperkuat kepatuhan hukum: meningkatkan pemahaman terhadap regulasi BUMD dan kebijakan pengadaan internal perusahaan.
2. Meningkatkan kesiapan menghadapi audit: memperbaiki kelengkapan dokumen, bukti transaksi, dan jejak pengambilan keputusan.
3. Mencegah penyimpangan pengadaan: mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, manipulasi dokumen, dan praktik tidak wajar.
4. Memperkuat pengendalian internal: memastikan pembagian tugas, kewenangan, persetujuan, dan pengawasan berjalan efektif.
5. Mengoptimalkan efisiensi biaya: meningkatkan ketepatan spesifikasi, kewajaran harga, dan kualitas hasil pengadaan.
6. Mengurangi risiko kontrak: memperkuat pengawasan terhadap waktu, mutu, volume, pembayaran, dan perubahan pekerjaan.
7. Meningkatkan profesionalisme SDM: membangun kompetensi teknis, hukum, audit, dan manajemen risiko pengadaan.
8. Mendukung tata kelola perusahaan: memperkuat transparansi, akuntabilitas, integritas, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance.

Materi Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko

Materi disusun secara sistematis dengan pendekatan regulasi, pembahasan teknis, studi kasus, dan simulasi. Peserta diharapkan mampu memahami permasalahan pengadaan sekaligus menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada perusahaan masing-masing.

1. Kerangka Hukum dan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMD
   • Pemahaman PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
   • Hubungan kebijakan pemerintah daerah dengan tata kelola pengadaan perusahaan.
   • Kedudukan peraturan direksi dan pedoman internal pengadaan.
   • Identifikasi ketentuan khusus berdasarkan sumber pendanaan dan penugasan.
   • Output: pemetaan regulasi dan kewajiban kepatuhan pengadaan BUMD.
2. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Internal Pengadaan
   • Penyusunan peraturan direksi tentang pengadaan.
   • Penetapan prinsip, etika, dan kebijakan pengadaan.
   • Pembagian tugas serta kewenangan para pihak.
   • Evaluasi kesesuaian SOP dengan kebutuhan perusahaan.
   • Output: rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan SOP pengadaan.
3. Perencanaan Kebutuhan dan Strategi Pengadaan
   • Identifikasi kebutuhan barang dan jasa.
   • Penyusunan rencana pengadaan berdasarkan anggaran dan target operasional.
   • Penentuan prioritas serta strategi pemenuhan kebutuhan.
   • Analisis pasar dan ketersediaan penyedia.
   • Output: rancangan perencanaan pengadaan yang terukur.
4. Penyusunan Spesifikasi Teknis, KAK, dan Estimasi Harga
   • Penyusunan spesifikasi teknis yang objektif.
   • Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
   • Analisis harga pasar dan kewajaran estimasi biaya.
   • Identifikasi spesifikasi yang berpotensi mengarah pada penyedia tertentu.
   • Output: dokumen persiapan pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Metode Pemilihan Penyedia dan Evaluasi Penawaran
   • Penentuan metode pengadaan sesuai pedoman internal.
   • Penyusunan persyaratan administrasi, teknis, dan harga.
   • Evaluasi penawaran secara objektif dan terukur.
   • Klarifikasi, negosiasi, serta dokumentasi hasil pemilihan.
   • Output: mekanisme pemilihan penyedia yang transparan dan akuntabel.
6. Aspek Hukum, Etika, dan Tanggung Jawab Pelaku Pengadaan
   • Identifikasi kewajiban hukum dan tanggung jawab para pihak.
   • Pencegahan konflik kepentingan.
   • Penerapan integritas dan kode etik pengadaan.
   • Pemahaman konsekuensi administratif, perdata, dan pidana sesuai unsur perbuatannya.
   • Output: pemahaman batas kewenangan dan tanggung jawab pelaku pengadaan.
7. Audit Pengadaan dan Pemeriksaan Dokumen
   • Konsep audit kepatuhan dan audit operasional pengadaan.
   • Pemeriksaan dokumen perencanaan, pemilihan, dan kontrak.
   • Pengujian kewajaran harga, volume, kualitas, dan pembayaran.
   • Identifikasi ketidaksesuaian serta indikasi penyimpangan.
   • Output: daftar periksa audit dan dokumentasi hasil pemeriksaan.
8. Identifikasi dan Analisis Risiko Pengadaan
   • Pemetaan risiko pada setiap tahapan pengadaan.
   • Analisis kemungkinan dan dampak risiko.
   • Penyusunan risk register pengadaan.
   • Penentuan prioritas risiko berdasarkan tingkat materialitas.
   • Output: matriks risiko pengadaan barang dan jasa BUMD.
9. Strategi Mitigasi Risiko dan Pencegahan Fraud
   • Pencegahan mark-up dan manipulasi harga.
   • Pengendalian konflik kepentingan dan kolusi.
   • Pemisahan fungsi dan pembatasan kewenangan.
   • Penguatan mekanisme persetujuan dan verifikasi.
   • Output: rancangan pengendalian preventif dan detektif.
10. Manajemen Kontrak dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan
    • Penyusunan klausul kontrak yang jelas.
    • Pengendalian waktu, mutu, volume, dan biaya.
    • Pengelolaan perubahan kontrak dan addendum.
    • Penanganan keterlambatan, wanprestasi, dan sengketa.
    • Output: instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontrak.
11. Pengendalian Internal dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI)
    • Fungsi SPI dalam pengawasan pengadaan BUMD.
    • Penerapan pengendalian internal berbasis risiko.
    • Review proses pengadaan dan tindak lanjut rekomendasi.
    • Koordinasi antara unit pengadaan, manajemen, dan SPI.
    • Output: rancangan pengawasan internal pengadaan yang terstruktur.
12. Digitalisasi Pengadaan dan Penguatan Audit Trail
    • Pemanfaatan sistem elektronik dalam proses pengadaan.
    • Pengelolaan dokumen dan data transaksi digital.
    • Pencatatan aktivitas serta jejak persetujuan.
    • Pengamanan akses dan integritas dokumen elektronik.
    • Output: rekomendasi penguatan dokumentasi dan pengawasan digital.
13. Penanganan Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi
    • Identifikasi akar penyebab temuan.
    • Penyusunan rencana aksi perbaikan.
    • Penetapan penanggung jawab dan target penyelesaian.
    • Monitoring efektivitas tindak lanjut.
    • Output: matriks tindak lanjut hasil audit pengadaan.
14. Studi Kasus dan Penyusunan Rencana Aksi Perbaikan Pengadaan
    • Analisis kasus permasalahan pengadaan BUMD.
    • Simulasi pemeriksaan dokumen dan identifikasi red flags.
    • Penyusunan strategi mitigasi berdasarkan tingkat risiko.
    • Penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur.
    • Output: rencana aksi penguatan tata kelola pengadaan perusahaan.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Pengadaan BUMD

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa berdasarkan kerangka hukum, prinsip tata kelola perusahaan, serta kebutuhan operasional BUMD.

Tujuan khusus kegiatan meliputi:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan internal pengadaan BUMD.
2. Memperkuat kemampuan menyusun serta mengevaluasi SOP pengadaan.
3. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan dan audit proses pengadaan.
4. Mengembangkan kemampuan identifikasi dan mitigasi risiko.
5. Memperkuat pengendalian kontrak dan dokumentasi pertanggungjawaban.
6. Mendorong penerapan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.

Manfaat yang diharapkan bagi peserta dan perusahaan:

• Meningkatkan kepatuhan hukum dalam setiap tahapan pengadaan.
• Memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi pemeriksaan dan audit.
• Mengurangi potensi kesalahan administrasi dan penyimpangan.
• Meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan.
• Memperbaiki kualitas dokumentasi dan pertanggungjawaban pengadaan.
• Mendorong efisiensi biaya serta optimalisasi hasil pengadaan.
• Memperkuat integritas dan profesionalisme pelaku pengadaan.
• Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajemen.

Sasaran Peserta Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

Program ini direkomendasikan bagi pimpinan, pengelola pengadaan, pengawas, dan tenaga profesional yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMD, antara lain:

• Direksi dan jajaran manajemen BUMD.
• Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD.
• Kepala divisi pengadaan dan logistik.
• Pejabat atau penanggung jawab pengadaan perusahaan.
• Tim pemilihan penyedia dan tim teknis.
• Pejabat yang menangani perencanaan dan penganggaran.
• Kepala bagian hukum dan kepatuhan perusahaan.
• Satuan Pengawas Intern (SPI).
• Auditor internal dan pengelola manajemen risiko.
• Bagian keuangan dan akuntansi.
• Pengelola kontrak dan administrasi proyek.
• Staf operasional yang terlibat dalam pengadaan.
• Perwakilan pemerintah daerah yang membina dan mengawasi BUMD sesuai kewenangannya.

Metode Pelaksanaan dan Hasil yang Diharapkan

Kegiatan dilaksanakan dengan metode pembelajaran interaktif yang menggabungkan pemaparan regulasi, pembahasan kasus, latihan teknis, serta diskusi permasalahan pengadaan. Pendekatan ini bertujuan agar peserta mampu menghubungkan pemahaman hukum dengan praktik operasional perusahaan.

Metode pelaksanaan meliputi:

1. Pemaparan materi: pembahasan regulasi, prinsip pengadaan, audit, dan pengendalian risiko.
2. Diskusi interaktif: pembahasan permasalahan pengadaan berdasarkan pengalaman peserta.
3. Studi kasus: analisis kasus konflik kepentingan, kewajaran harga, ketidaksesuaian kontrak, dan temuan audit.
4. Simulasi teknis: latihan pemeriksaan dokumen, penyusunan matriks risiko, serta identifikasi red flags.
5. Evaluasi dan rencana aksi: penyusunan rekomendasi perbaikan tata kelola pengadaan BUMD.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas peserta dalam memahami kerangka hukum pengadaan, melakukan pengendalian proses, menyiapkan dokumentasi audit, serta mengembangkan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan karakteristik perusahaan.

Strategi Memperkuat Kepatuhan Hukum, Audit, dan Mitigasi Risiko Pengadaan BUMD

Penguatan pengadaan tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan dokumen administrasi. BUMD perlu membangun sistem tata kelola yang menghubungkan kebijakan perusahaan, proses operasional, pengendalian internal, serta pengawasan manajemen secara konsisten.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Memperbarui kebijakan pengadaan perusahaan: memastikan peraturan direksi dan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta kebutuhan bisnis BUMD.
2. Memperjelas kewenangan setiap pihak: menetapkan pembagian tanggung jawab antara direksi, unit pengadaan, pengguna barang/jasa, tim teknis, dan SPI.
3. Menerapkan pengadaan berbasis risiko: memprioritaskan pengawasan pada paket bernilai besar, pekerjaan kompleks, dan transaksi yang memiliki tingkat risiko tinggi.
4. Memperkuat transparansi proses: mendokumentasikan dasar keputusan, evaluasi penyedia, negosiasi, dan persetujuan secara tertib.
5. Meningkatkan kualitas pengawasan kontrak: memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi, volume, waktu, dan ketentuan pembayaran.
6. Mengembangkan audit berbasis risiko: memanfaatkan hasil pemetaan risiko untuk menentukan fokus pemeriksaan dan pengawasan.
7. Memperkuat sistem pelaporan pelanggaran: menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan ditindaklanjuti secara objektif.
8. Melakukan evaluasi penyedia: menilai kinerja, kualitas hasil pekerjaan, kepatuhan kontrak, dan rekam jejak penyedia berdasarkan kriteria yang terukur.
9. Memantau tindak lanjut audit: memastikan rekomendasi perbaikan dilaksanakan dan kelemahan pengendalian tidak terus berulang.

Strategi tersebut perlu disesuaikan dengan jenis BUMD, bidang usaha, kebijakan pemerintah daerah, dan ketentuan internal perusahaan. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pengadaan dapat menjadi fungsi strategis yang mendukung kinerja bisnis sekaligus menjaga akuntabilitas perusahaan.

FAQ Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

1. Apa yang dimaksud dengan pengadaan barang dan jasa BUMD?

Pengadaan barang dan jasa BUMD merupakan proses pemenuhan kebutuhan perusahaan melalui perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, pemeriksaan, dan serah terima hasil pekerjaan berdasarkan kebijakan serta ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.

2. Apa dasar hukum utama pengadaan barang dan jasa BUMD?

Salah satu landasan utamanya adalah PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan peraturan daerah yang relevan, kebijakan pemerintah daerah, peraturan direksi, dan pedoman internal pengadaan perusahaan.

3. Apakah seluruh pengadaan BUMD wajib mengikuti Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Tidak dapat disamaratakan. Pengadaan BUMD pada dasarnya memiliki pengaturan yang memperhatikan ketentuan BUMD dan kebijakan internal perusahaan. Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak otomatis berlaku untuk seluruh transaksi BUMD. Penerapan ketentuan tertentu perlu dianalisis berdasarkan sumber pendanaan, penugasan, karakter transaksi, dan peraturan yang mengikat.

4. Mengapa audit pengadaan penting bagi BUMD?

Audit membantu menilai kepatuhan, efisiensi, efektivitas, kewajaran transaksi, kualitas dokumentasi, dan kecukupan pengendalian internal. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola perusahaan.

5. Risiko apa saja yang sering muncul dalam proses pengadaan BUMD?

Risiko yang perlu diwaspadai antara lain konflik kepentingan, kolusi, manipulasi dokumen, ketidakwajaran harga, spesifikasi yang tidak objektif, keterlambatan pekerjaan, ketidaksesuaian volume, dan kelemahan pengawasan kontrak.

6. Apa peran SPI dalam pengadaan barang dan jasa BUMD?

SPI berperan membantu pengawasan internal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemberian rekomendasi perbaikan sesuai mandat serta kewenangannya dalam tata kelola perusahaan.

7. Bagaimana cara meningkatkan kesiapan BUMD menghadapi audit pengadaan?

Perusahaan perlu memastikan dokumen perencanaan lengkap, proses pemilihan terdokumentasi, kontrak dan perubahan kontrak memiliki dasar yang jelas, bukti pembayaran sesuai hasil pekerjaan, serta tindak lanjut pemeriksaan dilakukan secara terukur.

8. Apakah bimtek ini membahas strategi mitigasi risiko pengadaan?

Ya. Peserta mempelajari identifikasi risiko, analisis kemungkinan dan dampak, penyusunan risk register, pengendalian preventif dan detektif, serta penanganan potensi penyimpangan.

9. Siapa yang paling direkomendasikan mengikuti kegiatan ini?

Direksi, manajemen, unit pengadaan, bagian hukum, SPI, auditor internal, pengelola risiko, bagian keuangan, tim teknis, dan pegawai lain yang terlibat dalam proses pengadaan BUMD.

10. Bagaimana metode pelaksanaan kegiatan?

Kegiatan dapat dilaksanakan melalui tatap muka, online melalui Zoom Meeting, maupun in house training sesuai kebutuhan dan kesepakatan penyelenggaraan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari tata kelola dan keberhasilan operasional BUMD. Proses pengadaan yang tidak didukung pemahaman hukum, dokumentasi yang memadai, serta pengendalian risiko dapat menimbulkan permasalahan administratif, kerugian perusahaan, hingga konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab.

Melalui Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa, PLATINDO Pusat Pelatihan berupaya mendukung peningkatan kapasitas SDM BUMD dalam memperkuat kepatuhan, meningkatkan kesiapan audit, dan membangun sistem pengadaan yang lebih profesional.

Program ini menjadi kesempatan bagi direksi, pengelola pengadaan, auditor internal, serta jajaran manajemen untuk memperdalam pemahaman dan menyusun langkah perbaikan sesuai kebutuhan perusahaan.

Segera tingkatkan kompetensi tim dan perkuat tata kelola pengadaan BUMD bersama PLATINDO Pusat Pelatihan. Untuk informasi jadwal, materi, dan pendaftaran kegiatan, silakan menghubungi tim kami melalui WhatsApp 0819 5954 4432.

Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PLATINDO Pusat Pelatihan Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

Metode : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Lokasi Kegiatan : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Waktu Kegiatan : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia dari Bulan Januari sampai Desember 2026

Legalitas Lembaga: Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

• SK KEMENKUMHAM RI NO. AHU-0038009.01.01 TAHUN 2024
• NPWP PLATINDO PUSAT PELATIHAN: 20.820.279.6-017000
• NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2905240099576

Pilihan Kelas Pelaksanaan : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person : Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027

• Hendra Hp/Wa: 0819 5954 4432
• website : platindopusatpelatihan.co.id

Bimtek Pengadaan BUMD Tahun 2027: Penguatan Hukum, Audit, dan Strategi Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa